LKPP Raih WTP dan BMN Award 2019

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendapatkan piagam penghargaan atas laporan keuangan tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga Barang Milik Negara (BMN) Award pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta (12/09).

Dibuka oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai informasi sebagai masukan atau feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya.

Usai menerima penghargaan atas opini WTP dan juga BMN Award, Sekretaris Utama LKPP, Setya Budi Arijanta berharap agar di tahun depan LKPP dapat mempertahankan WTP, dengan memperhatikan hasil laporan keuangan tahun sebelumnya, agar bisa menjadi dasar perencanaan dan perbaikan ke depan. Selain itu, LKPP juga menjadi juara II pada kategori utilisasi BMN 2019, “semoga tahun depan bisa naik ke juara I” pungkas Setya.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

LKPP Canangkan Gerakan Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan di Kantor

Jakarta – LKPP pun turut serta menggelar upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-36 di Plaza Kantor LKPP pada Senin (09/09), dilanjutkan dengan kegiatan Pencanangan Gerakan Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan dalam rangka menciptakan kantor ramah lingkungan (eco-office).

LKPP berupaya mendorong semua aktivitas kerja yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja, melalui perubahan perilaku keseharian seluruh pegawai.

Penerapan kantor ramah lingkungan di LKPP terus digalakkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2019  tanggal 6 September 2019, sekaligus sebagai upaya mendorong proses pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan, yang menjadi salah satu target dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang pada Sustainable Development Goals 2015-2030. Melalui surat edaran tersebut, LKPP ingin memberikan contoh nyata dengan menggunakan produk ramah lingkungan seperti penggunaan kertas fotokopi dan peralatan kantor ekolabel serta penggunaan lampu teknologi LED.

Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP dalam arahannya menyampaikan perlunya mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah kita bangun bersama untuk menciptakan diri dan lingkungan kerja yang sehat “mens sana in corpore sano”.

Diharapkan nantinya seluruh pegawai LKPP dapat mulai berhemat listrik dan air, bisa dimulai dari hal sederhana seperti mematikan peralatan elektronik saat meninggalkan area kerja, mengurangi penggunaan lampu di siang hari dan tidak lupa mematikan kran air. Menggunakan tumbler untuk tempat air minum, memilah sampah dan mulai menanam pohon perlu juga menjadi kebiasaan pegawai LKPP.

Upacara Haornas ke-36 diikuti seluruh pegawai LKPP dan dipimpin oleh Sekretaris Utama LKPP, Setya Budi Arijanta yang membacakan sabutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Dalam sambutannya, Menpora menyapaikan bahwa olahraga itu mudah karena dapat dilakukan dimana dan kapan saja, menjadi penting agar masyarakat tidak terpaku bahwa olahraga hanya dapat dilakukan di fasilitas olahraga yang tersedia. Pembangunan didalam olahraga adalah tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Dengan sehat rohani berarti telah mendukung kebijakan Presiden tentang Revolusi Mental, serta SDM Unggul Indonesia Maju.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

10 Pelamar Direktur PPH LKPP Ikuti Tahap Wawancara

Peserta Seleksi Terbuka JPT Direktur PPH LKPP berbincang sambil menunggu jadwal wawancara, Kamis (05/09) di Hotel Gran Melia, Jakarta. 

Jakarta – Sepuluh orang pelamar memasuki tahap akhir seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk menduduki posisi Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP. Seleksi presentasi dan wawancara oleh Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka JPT dilaksanakan di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Kamis (5/9).

“Tahapan seleksi presentasi dan wawancara merupakan rangkaian seleksi JPT Pratama yang kelima sebagai penajaman atas penilaian Pansel terkait motivasi, inovasi, dan komitmen peserta terhadap organisasi, serta kelaikan dan kepatutan (fit and proper) peserta terhadap jabatan yang dilamar”, ujar Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi, Vina Da’watul Aropah selaku Anggota Sekretariat Pansel.

Tercatat dari 12 peserta yang mendaftar, 1 orang peserta gugur tahap seleksi administrasi dan 11 peserta lainnya mengikuti empat rangkaian test lainnya seperti asesmen kompetensi pada 15-16/8 di PT People Prime Consultant, tes kesehatan dan kejiwaan di RSPAD Gatot Soebroto pada 19/8 dan seleksi penulisan makalah di Hotel Gran Melia Jakarta pada 20/8.

Sempat ditemui usai wawancara salah seorang peserta seleksi, Mudjisantosa mengatakan para peserta yang terpilih nantinya harus bisa melakukan langkah-langkah untuk mengcover Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum bukan hanya di LKPP saja, melainkan melayani seluruh Indonesia. “Tidak hanya sekedar tupoksi melainkan bekerja strategis dan inovatif.” katanya.

Sesuai jadwal, usai tahapan presentasi dan wawancara yang digelar Kamis (5/9), Pansel akan merekomendasikan tiga peserta terbaik kepada Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) untuk mendapatkan pertimbangan menduduki posisi JPT Pratama yang dilelang. Pengumuman tiga besar akan disampaikan pada laman resmi LKPP setelah hasil seleksi dilaporkan ke KASN untuk mendapatkan rekomendasi KASN atas proses dan hasil seleksi.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Kepala LKPP Lantik Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Jakarta – Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto melantik dua orang Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa (JF PPBJ) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Jumat (6/9), di kantor LKPP di Jakarta.

Berdasarkan keputusan Kepala LKPP Nomor 216-217 Tahun 2019 tentang penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dan angka kreditnya. Kepala LKPP mengangkat dan mengambil sumpah jabatan Rini Handriyani dan Anindita Widya Sismiati dengan Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama.

Roni mengatakan, pelantikan ini merupakan amanah bagi kedua pejabat yang dilantik untuk dilaksanakan sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya.

“Dengan lingkup tugas yang berat, Rini dan Anin harus memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang Pengelolaan PBJ untuk menjamin proses PBJ yang berkualitas dan kredibel”, tegasnya.

Roni juga berpesan kepada seluruh pegawai LKPP untuk terus mendukung keduanya dalam menjalankan tugas, agar pengadaan di LKPP dapat berjalan dengan baik.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Optimalisasi Anggaran Belanja Barang/Jasa Pemerintah 150 Triliun

Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Angka ini diperoleh dari selisih pagu dan hasil tender selama kurun waktu tersebut. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memperkirakan angka optimalisasi ini akan semakin menurun karena nilai harga perkiraan sendiri yang semakin mendekati harga pasar.

Di sisi lain, Roni mengungkapkan optimalisasi pengadaan juga bisa diraih melalui cara lain, yaitu dengan merancang paket pengadaan secara lebih teliti sehingga paket yang dikerjakan menjadi lebih sedikit sehingga efisien dan efektif dari segi waktu, tenaga dan biaya.

“Apabila paket pengadaan barang/jasa yang dibuat semakin banyak, maka waktu dan biaya untuk memprosesnya juga akan semakin besar, selain itu juga risiko yang ditimbulkan akan semakin banyak. Hal ini berlaku pula sebaliknya. ” ungkap Roni saat melakukan kunjungan media ke ke harian Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (30/08).

Untuk itu, Roni menyarankan agar kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk lebih banyak menerapkan metode konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan nilai manfaat uang (value for money). Sesuai dengan Perpres No. 16/2018 Pasal 21 Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa.

“Salah satu kisah suksesnya adalah konsolidasi yang dilakukan beberapa rumah sakit vertikal Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) yang sudah mengkonsolidasikan peralatan alat medis. Dari pembelian tabung gas medis yang sebelumnya sekitar 44 ribu rupiah, menjadi hanya 27 ribu rupiah, dan konsolidasi tersebut dilakukan oleh dua rumah sakit yaitu RS dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan RS DR. Sardjito Jogjakarta di 2018.

Melihat manfaat yang dipetik, kini rumah sakit yang tergabung dalam Joglosemar mengkonsolidasikan lebih banyak lagi tidak hanya alat kesehatan namun juga jasa kebersihan, katering pasien, ATK, rumah tangga dan lainnya.” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan anggaran belanja pemerintah 2019 sebesar Rp. 2.461  triliun dan sekitar 30% atau sekitar Rp. 750 triliun dialokasikan untuk belanja pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara itu, data SiRUP LKPP menyebutkan bahwa kementerian/lembaga/pemerintah daerah telah membuat lebih dari 3.188 juta paket pengadaan per 26 Agustus 2019.

Menurut Roni, jumlah paket pengadaan tersebut masih dapat dibuat lebih sedikit dengan metode konsolidasi. Manfaat lainnya, metode konsolidasi juga dapat meminimalisir masalah yang timbul di kemudian hari sehingga meningkatkan layanan publik. “Kami juga terus mendorong instansi pemerintah menerapkan konsolidasi pengadaan untuk menghasilkan value for money dalam proses PBJ. Dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat,” ungkap Roni.

Dalam kesempatan itu, Roni juga menyampaikan kinerja LKPP dalam melakukan modernisasi pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah melalui sistem e-tendering, e-katalog, e-monev dan profesionalisasi SDM dengan mendorong pembentukan Unit Kerja PBJ di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dalam kunjungannya kali ini Roni didampingi Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, R. Fendy Dharma Saputra serta Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wiayah I, Yulianto Prihhandoyo

Menutup kunjungan, Kepala LKPP menyerahkan cenderamata buku “Profil Pengadaan Tahun Anggaran 2018” kepada Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/