LKPP Dampingi Proyek PJU Pemkot Surakarta

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan melakukan pendampingan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) milik Pemerintah Kota Surakarta yang rencananya akan dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.   Kegiatan ini dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dan Wali kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, Rabu (16/10) di Loji Gandrung, Surakarta.

Melalui skema KPBU memperbolehkan pemerintah untuk mengerjasamakan proyek ini dengan pihak swasta. Tujuannya untuk melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pekerjaan serta membuat proyek bisa diselesaikan dengan jauh lebih cepat.

Roni mengatakan , LKPP akan memberikan pendampingan hukum, konsultasi, maupun pengembangan kapasitas para pelaku pengadaan. Selanjutnya, LKPP akan memastikan semua proses berlangsung sesuai dengan aturan dan kebutuhan serta tetap akuntabel, dan jika proyek ini berjalan dengan baik. Diharapkan dampaknya akan meningkatkan pelayanan publik, perekonomian nasional dan terutama di kawasan Solo.

Rudi mengatakan, PJU merupakan bagian dari revitalisasi pelayanan publik yang telah lama direncanakan oleh Pemkot Surakarta.  Nantinya proyek ini nantinya akan menerangi lebih dari 21.000 titik di seluruh Surakarta. “Diharapkan, dengan asistensi LKPP prosesnya akan berjalan lancar sehingga proyek ini dapat berjalan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan pemkot sendiri dapat menghemat anggaran karena dikerjasamakan dengan swasta.” Kata Rudi.

Selain menghemat anggaran, ada manfaat ekonomi yang jauh lebih besar jika skema KPBU ini diberlakukan. Salah satu contohnya adalah jam buka toko atau usaha bisa lebih lama di malam hari sehingga pertumbuhan ekonomi terus bergerak, apalagi Surakarta cukup dikenal dengan kuliner malamnya. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga akan mendorong terciptanya rasa aman di masyarakat.

Pengembangan Kapasitas

Sebagai tindak lanjut penandatangan nota kesepahaman antara LKPP dan Pemkot Surakarta, kedua pihak melakukan pertemuan lanjutan berupa peningkatan kapasitas bagi para pengelola pengadaan yang akan melaksanakan proyek KPBU PJU Kota Surakarta, Rabu (16/10), di Surakarta.

Sekretaris Utama LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan, pengembangan kapasitas bagi panita pengadaan dan tim KPBU sangat diperlukan agar mereka memiliki kompetensi dalam menyiapkan dan melaksanakan pelelangan.

“Harapan saya Pemkot Surakarta bisa memiliki panitia pengadaan yang memahami pelelangan KPBU dengan metode 1 (satu) tahap atau 2 (dua) tahap dalam memilih badan usaha yang mampu memberikan penawaran terbaik dalam penyediaan infrastruktur berkualitas yang sebanding dengan nilai manfaat uang atau best value for money selama periode masa layanan. “tegasnya.

Pelatihan ini akan dilakukan selama 2 hari mulai tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2019 dengan materi tentang konsep dasar KPBU termasuk aspek hukum, aspek finansial dan manajemen risiko;  bentuk dukungan Pemerintah, dan proses pengadaan berdasarkan Perka 29 tahun 2018. Selanjutnya, Peserta akan diberikan materi yang berfokus pada Dokumen Prakualifikasi, Dokumen Pemilihan (Request for Proposal/RfP), metode pengadaan KPBU melalui pelelangan 2 (dua) tahap dengan dialog optimalisasi, dan rancangan kontrak KPBU.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

LKPP Terus Berupaya Ciptakan PBJ yang Tepat Guna dan Akuntabel

LKPP giat mensosialisasikan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut bertujuan agar pemahaman para stakeholder penyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BLUD dan BUMD menjadi lebih baik sehingga regulasi yang mereka buat dapat implementatif.

PBJ di Desa misalnya dengan semangat pemberdayaan masyarakat maka pelaksanaan pengadaan di Desa mengutamakan pengadaan secara Swakelola. Dengan pelaksanaan PBJ di Desa secara Swakelola diharapakan dapat mengoptimalkan manfaat dana desa secara tepat guna dan sasaran untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di desa sebagaimana dirumuskan dalam Bab III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Upaya pemerataan ini merupakan program lanjutan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan desa dengan alokasi dana yang terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 70 Triliun (Rp) atau sebesar 2,88 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”, tegas Kepala LKPP Roni Dwi Susanto pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BLUD, dan BUMD di Hotel Novotel, Palembang (Kamis, 10/10).

Pada prinsipnya, PBJ di Desa harus dilakukan secara efisien, efektif, bersaing, terbuka, dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyampaikan bahwa sosialisasi pedoman tata cara pengadaan di desa ini menjadi angin segar bagi pemerintah daerah agar tidak terjadi kesalahan karena ketidakpahaman edukasi dalam menjalankan tugas di desa.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan stakeholder mendapat pemahaman tentang kebijakan, prosedur, serta aturan yang berlaku dalam mengelola alokasi dana yang signifikan senilai lebih dari 1 Milyar (Rp) terkait PBJ di Desa. Sehingga, pengelolaannya dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik dan tepat guna,” harap HD.

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, R. Fendy Dharma Saputra mengatakan sosialisasi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, sehingga tidak lagi adanya penyimpangan pada proses pengelolaan dana desa terkait PBJ di Desa.

Dalam kegiatan ini selain membahas PBJ di Desa, juga membahas terkait pengadaan di lingkungan BLUD dan BUMD. Sebagaimana diketahui peran BLUD dan BUMD dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah menyediakan pelayanan publik sektor yang strategis. BLUD sebagai entitas yang berorientasi pada pemberian layanan kebutuhan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan kualitas layanan maka diberikan fleksiblitas dalam pengelolaan keuangannya termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa. Kemudian selain entitas BLUD, masing-masing Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menggerakkan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak mendirikan BUMD. BUMD selain mengejar keuntungan, entitas tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kedua entitas tersebut baik BLUD maupun BUMD, sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku, pengaturan Pengadaan Barang/Jasanya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

“Melalui peraturan yang berlaku, diharapkan PBJ di desa dapat lebih mudah serta implementatif, BLUD dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan praktik sehat demi kepentingan masyarakat, serta PBJ pada lingkungan BUMD yang dilaksanakan sesuai dengan orientasi entitas badan hukum dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi”, ungkap Fendy.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Kepala LKPP Lantik Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto melantik Patria Susantosa sebagai Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Selasa (15/10), di Aula Serba Guna Lt. 2 Gedung LKPP di Jakarta.

Patria sebelumnya mengikuti seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi LKPP di akhir Juli dan akhirnya termasuk dalam tiga besar peserta seleksi pekan kemarin. (07/10).

Bersamaan dengan itu, Roni juga melantik sejumlah pejabat eselon III dan eselon IV. Ia berpesan agar para pejabat dapat bekerja dengan baik, berani mengambil risiko dan mampu berinovasi.

Berikut adalah nama-nama pejabat yang dilantik

No Nama Jabatan Baru Jabatan Sebelumnya
1 Patria Susantosa Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Kasubdit Monitoring Evaluasi
2 Erlangga Aninditya Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Kepala Seksi Wilayah Sumatera Bagian Utara
3 Rinaldi Morintoh Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Kepala Subbagian Hukum
4 Miftah Irfaniah Kepala Bagian Kepegawaian Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional
5 Ari Sulindra Kepala Subdirektorat Iklim Usaha Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
6 Mustika Rosalina Putri Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional
7 Yohana Surat Payon Philips Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Kualitas Pengadaan Terus Ditingkatkan

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimotori oleh LKPP.  Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc beralih menjadi lahan yang strategis dengan melibatkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional dan permanen. Sistem pengadaan yang dulunya manual kemudian digantikan secara elektronik, memungkinkan akuntabilitas, transparansi dan pencegahan korupsi yang lebih handal, serta memunculkan partisipasi publik dalam memantau kinerja pengadaan pemerintah.

Sekretaris Utama LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan,  LKPP terus berinovasi dan melakukan perbaikan agar kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah dari berbagai aspek membaik. Upaya itu antara lain dilakukan terhadap empat pilar yang menjadi pondasi PBJP, yaitu pengembangan regulasi dengan perubahan terakhir Perpres 16/18 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; SDM melalui profesionalisasi pengelola pengadaan barang/jasa; Praktik pasar; serta pilar Transparansi dan Integritas.

Lanjutnya, Penguatan pengadaan barang/jasa sangat penting dilakukan demi cita-cita tujuan pembangunan nasional. Maka perlu sebuah assesmen menyeluruh yang dapat mendukung reformasi pengadaan yang berkelanjutan. “Pemerintah dapat mengindentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi, sehingga implementasi strategi yang tepat dapat diterapkan untuk mendorong kinerja pengadaan. ” Lanjut Setya saat membuka lokakarya Asesmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Methodology for Assement Procurement Systems, Kamis (10/10) di Jakarta.

LKPP akan menggunakan alat assesmen universal (Methodology for Assessing Procurement Systems) MAPS 2018 yang telah diimplementasikan di banyak negara di dunia untuk menilai kulaitas dan efektifitas pengadaan.  MAPS dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang berkolaborasi dengan mitra pembangunan dengan melakukan asesmen terhadap empat pilar reformasi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan 14 indikator, 55 sub-indikator kualitatif dan minimum 15 perangkat kuantitatif indikator dan total 210 sub-kriteria untuk menentukan kesenjangan atau perbedaan

Namun dengan pertimbangan bahwa upaya reformasi pengadaan sejauh ini sebagian besar terkait dengan kerangka hukum dan kelembagaan, maka LKPP mengusulkan saat ini asesmen hanya akan mencakup pilar III terkait dengan operasi pengadaan dan praktek pasar dan pilar IV terkait akuntabilitas, integritas, dan tansparansi.

“Hasil asesmen akan berupa analisis dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja sistem pengadaan khususnya aspek dan elemen yang dimaksud. Kita bisa mengetahui mana yang harus diperkuat dan apa yang langkah apa yang perlu kita ambil. ” lanjut Setya.

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa mengatakan,  menyebut, MAPs merupakan salah satu alat untuk mengases pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mencari bukti-bukti, dokumentasi atau bahkan dengan melakukan wawancara untuk melihat kesenjangan masalah di area yang diteliti.

“MAPS tidak bekerja dalam konteks nilai, tapi menggali bukti-bukti. Jika memang tidak ditemukan, maka itu yang akan disebut gaps. Misalnya, apakah kita memiliki sistematic training? Apa buktinya? Apakah ada modul pelatihannya? Lalu pertanyaan lainnya. “ kata Sarah.

Ia melanjutkan, MAPS akan menggunakan sejumlah indikator untuk menilai kualitas pengadaan barang/jasa. Indikator tersebut berlaku universal di setiap negara yang menjadi obyek asesmen. Namun ia menekankan bahwa untuk Indonesia, maka indikatornya harus bisa menggunakan mengadopsi kearifan lokal. “Ini yang harus kita punya, review dan sepakati sebelum turun ke jalan (masa asesmen). “ ltutur Sarah di depan peserta lokakarya dari perwakilan mitra pembangunan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Sarah menekankan, MAPS bukan merupakan audit atau ajang kompetisi untuk menentukan K/L/PD yang terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bagi K/L/PD masing-masing akan mendapatkan hasil analisis dan rekomendasi yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Maka dari itu, sebelum pelaksanaan asesmen, LKPP akan membentuk steering committee,i berupa tim teknis nasional yang tugasnya akan mengarahkan dan menyepakati hal-hal yang akan ditelaah.  Rencananya asesmen ini akan dimulai awal 2020 dan berlangsung selama enam bulan.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

PUPR – LKPP Berbagi Pengalaman Dalam Proyek KPBU

LKPP dan Kementerian PUPR menggelar kerja sama dalam bentuk sharing session kegiatan infrastruktur bertajuk “Peningkatan Kapasitas Serta Pemahaman Mengenai Pengadaan Infrastruktur Melalui Skema KPBU.” Beberapa waktu lalu di Tangerang, Banten.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Adang Sutara mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan kepada timnya terkait percepatan penyediaan perumahan kepada masyarakat melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sebelumnya PUPR memiliki Program Sejuta Rumah, namun seluruh pembiayaannya menggunakan APBN. Namun seiring dengan kebutuhan yang semakin banyak, sementara anggaran yang dimiliki terbatas, maka skema KPBU menjadi pilihan alternatif.

Melalui kegiatan ini, Adang mengharapkan LKPP dapat mendukung kelancaran pelaksanaan KPBU peda penyediaan perumahan secara penuh. Apalagi saat ini Kementerian PUPR sedang mengembangan KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan di Bandung, Jawa Barat. Perkembangan terakhir, proyek ini sedang dalam penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan. Sementara ruang lingkup Badan Usaha Pelaksana proyek meliputi Perancangan – Pembiayaan – Konstruksi – Pemasaran – Penjualan Properti – Komersial – Perawatan – Operasi, dengan durasi 30 tahun sejak commisioning.

Permintaan ini disambut baik LKPP. Menurut Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, R Fendy Dharma Saputra, LKPP secara prinsip menyambut baik dan mendukung sesuai dengan keewenangan yang dimiliki. “LKPP akan memberikan dukungan dalam bentuk pengembangan kapasitas, konsultasi, dan pemberian referensi Model Dokumen Pengadaan, ungkapnya.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/