Pengadaan Kartu Indonesia Sehat Harus Memerhatikan Etika dan Prinsip Pengadaan

Pengadaan Kartu Indonesia Sehat Harus Memerhatikan Etika dan Prinsip Pengadaan

Pengadaan Kartu Indonesia Sehat Harus Memerhatikan Etika dan Prinsip Pengadaan

Proses e-procurement Kartu Indonesia Sehat (KIS) personalisasi diharapkan berjalan dengan tetap memperhatikan etika serta prinsip pengadaan. Demikian disampaikan Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, saat menerima Direksi BPJS terkait rencana cetak dan distribusi KIS kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI), Rabu (08/05) di kantor LKPP, Jakarta.

“LKPP bersama BPJS Kesehatan akan terus berkoordinasi untuk segera mencari jalan keluar mengenai permasalahan yang sedang terjadi”, tegas Roni menanggapi kendala perpanjangan kontrak pengadaan KIS personalisasi melalui katalog elektronik dikarenakan perbedaan data yang terjadi pada 2016.

Sejak tahun 2015, BPJS Kesehatan telah melakukan kerjasama transaksi pengadaan melalui e-katalog LKPP senilai Rp. 250 Milyar.

KPBU Bukan Swastanisasi Proyek Pemerintah

Semarang – ]KPBU selama ini masih terstigma sebagai swastanisasi proyek pemerintah, dan tidak sedikit yang menganggap pemerintah mendorong KPBU karena ketidakmampuan pembiayaan pemerintah.  Namun anggapan itu sedikit demi sedikit terbantahkan. Saat ini  KPBU justru menjadi opsi pertama jika pemerintah akan membangun suatu proyek yang dianggap layak.

Namun, agar terlaksana dengan baik, proyek KPBU harus mempertimbangkan pembagian risiko para pihak dari sejumlah aspek yaitu keuangan, waktu, input dan output. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Salusra Widya, menyebutkan bahwa dalam sebuah kerja sama, ada perlakuan setara antara pemerintah dan investor.

“Bukan berarti pemerintah sepenuhnya lepas tangan dan menyerahkan ke swasta, karena pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah,” terangnya terangnya pada kegiatan Capacity Building tentang Tata Cara Pengadaan Proyek Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha, Senin (22/04) di Semarang.

Implementasi KPBU sendiri sudah dilakukan di tingkat pusat maupun daerah. Semarang sebagai salah satu dari lima kota besar di Indonesia juga akan berpartisipasi dalam proyek KPBU. Untuk kerjasama KPBU sendiri bisa dilaksanakan sampai dengan 50 tahun, dimana kerjasama tersebut tidak terikat pemimpin daerah, namun untuk menghilangkan kekhawatiran ataupun silang pendapat dengan DPRD maka sebaiknya dalam persiapan KPBU sudah disetujui pelaksanaan dan pembayarannya oleh DPRD sehingga proyek tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Pada saat proses pengadaan, banyak hal yang merupakan akibat dari ketidaksiapan atau ketidaktuntasan pada proses sebelumnya. Maka yang perlu diperhatikan yaitu perlunya ketelitian dalam pembuatan dokumen. Sehingga permasalahan yang terjadi di daerah lain dapat diantisipasi dengan dokumen yang lengkap.

Direktur Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, R. Fendy Dharma Saputra berharap bahwa sharing pengalaman dan kegiatan pengembangan kapasitas bermanfaat dan menjadi bahan pelajaran bagi para pelaku KPBU sehingga proyek KPBU bisa berjalan dengan baik. Para pelaku dapat memerhatikan tahap mana yang krusial untuk ditelaah untuk menghindari terjadinya masalah dalam pelaksanaannya.

“Ada beberapa contoh kasus yang terjadi, misalnya di RS Kriyan Sidoarjo ada masalah yang terlihat tidak krusial namun sebenarnya justru krusial, yaitu persetujuan DPRD. Proyek kemudian terhenti dan dianggap belum mature karena tidak mungkin menjual proyek yang belum selesai, karena jika dilanjutkan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya. (frz)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Metode Blended Learning PBJ Lebih Efektif

Sejak awal 2019, LKPP telah menyelenggarakan pelatihan barang/jasa dengan metode blended learning sebagai perpaduan pembelajaran secara daring (online) dan tatap muka (classroom) sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui e-Learning. 

Lebih lanjut Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan melalui metode blended learning jumlah kebutuhan pelatihan PBJ yang lebih dari 650 penyelenggaraan setiap tahunnya diharapkan dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

“perlu buku saku yang memuat tugas, wewenang, serta tanggung jawab bagi fasilitator dalam melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan kompetensi,” terangnya pada kegiatan Diseminasi Blended Learning Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Fasilitator di Aula Serbaguna LKPP, Jakarta (16/04).

Fasilitator memiliki peran penting dalam memperkuat SDM pengadaan barang/jasa baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya maksimal agar penyelenggaraan pelatihan PBJ dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Pusdiklat PBJ LKPP Suharti mengungkapkan metode blended learning berhasil meningkatkan tingkat kelulusan ujian sertifikat tingkat dasar sekitar 20%. Ia berharap, metode ini dapat memenuhi kebutuhan SDM pengadaan yang kompeten di akhir 2023.

“Penerapan metode pembelajaran blended learning sudah sesuai dengan arah LKPP kedepan yaitu digitalisasi.  Mudah-mudahan ini menjadi masif dan amanat Peraturan Presiden (No. 16/2018) untuk mencapai SDM yang kompeten pada tahun 2023 dapat tercapai,” terangnya.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Misi Strategis LKPP 2020-2024

Selain pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), orientasi pada penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan menengah menjadi arah dan kebijakan LKPP lima tahun ke depan. Penggunaan teknologi informasi yang masif dan terintegrasi dengan sistem lainnya, seperti sistem keuangan negara dan sistem administrasi hukum, menjadi misi strategis LKPP pada 2020-2024 dalam mewujudkan “cognitive procurement”. Misi strategis lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang professional dan institusi pengadaan yang kredibel.

Hal ini perlu dirancang secara partisipatif dan cermat dengan memahami berbagai permasalahan dan tantangan, serta mempertimbangkan dinamika yang terjadi di internal maupun eksternal pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri, pencapaian dan keberhasilan LKPP selama ini adalah hasil kerja keras dan kerjasama yang baik di antara pemangku kepentingan termasuk mitra pembangunan pemerintah, ungkap Kepala LKPP  Roni Dwi Susanto pada Rapat Koordinasi Mitra Pembangunan Pemerintah terkait  program kerja LKPP Tahun 2020-2024 serta sharing pencapaian LKPP hingga saat ini di Hotel Hermitage, Jakarta (12/04).

Ke depan kerjasama harus lebih baik dengan semakin tertibnya tata kelola dan administrasi pengusulan dan pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sesuai  ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dalam waktu dekat LKPP akan menerbitkan Standard Operation Procedure (SOP) yang mengatur tentang pedoman tatacara pengusulan dan pelaksanaan pengusulan dan pelaksanaan PHLN di lingkungan LKPP.

“Dibutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan agar visi misi dapat tercapai tepat waktu atau bahkan lebih cepat, dan diharapkan mitra pembangunan dapat ikut serta berperan,” jelas Roni

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Taufik Hanafi  menjelaskan terdapat lima prioritas nasional yang menjadi program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, dalam meningkatkan SDM untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

“Dalam menyusun rencana strategis 2020-2024, LKPP perlu menyesuaikan rumusan peta strategis sesuai dengan amanat RKP 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” tegasnya.

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa mengungkapkan “Sejak berdirinya LKPP pada tahun 2007, sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) mengalami perjalanan modernisasi yang cukup panjang, mulai dari e-tendering hingga e-katalog.”

Lebih lanjut, ia mengutarakan pada tahun 2020-2024 LKPP memiliki rencana strategis berupa cognitive procurement yang tertuang dalam enam poin yaitu: Sistem Integrasi Pengadaan untuk Perencanaan, Penganggaran, dan Pembayaran; Penguatan Perencanaan Pengadaan Secara Elektronik; Penguatan Sistem Monitoring-Evaluasi; e-Katalog Antarmuka dengan 12 segmen terkait (di antaranya Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia); Sistem Database e-Katalog (kode); serta tampilan baru e-Government Procurement.

Disisi lain, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah  LKPP Ikak Patriastomo memaparkan bahwa permasalahan dalam pengadaan bukan hanya pada saat pelaksanaannya. Namun, dimulai dari perencanaan hingga proses penyerahan pekerjaan. Oleh karena itu diperlukannya keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam proses pengadaan di indonesia.

“Isu terbesar dalam keterlibatan masyarakat adalah membangun jaringan masyarakat kita juga perlu membangun koalisi civil society, kita sudah melakukan kolaborasi dengan Indonesia Corruption Watch dll,” tukasnya.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Percepatan Pembentukan UKPBJ pada Kementerian Lembaga

Penerapan sistem pengembangan dan pembinaan SDM serta kelembagaan pengadaan yang efektif merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan reformasi pengadaan.

Karenanya, Direktorat Pengembangan Profesi Kelembagaan LKPP menggelar Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian/Lembaga dengan tema Percepatan Pembentukan UKPBJ Kementerian/Lembaga sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan pada Rabu dan Kamis, 10 – 11 April 2019 di Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 70 Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Saat ini, belanja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berada di angka Rp 2.001 Trilyun, dengan belanja barang/jasa pemerintah yang terus meningkat, maka kompleksitas dalam pengadaan turut meningkat sehingga kompleksitasnya harus didukung oleh SDM yang profesional serta organisasi pengadaan yang modern.

Pembentukan UKPBJ merupakan suatu bentuk kontribusi dalam pembangunan nasional. Dalam pembukaan, Roni menyampaikan bahwa saat ini pada beberapa Kementerian dan Lembaga, didalamnya belum terdapat fungsional pengadaan bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena memang belum menjadi hal yang menarik dalam insentif dan tunjangan yang relatif kecil.

Lebih lanjut, Roni mengungkapkan “Ada Kementerian dan Lembaga yang menunjukkan apresiasi dengan minat lebih, namun ada juga yang masih sama dan ini merupakan suatu amanah yang kita tidak bisa ukur dengan kinerja atau insentif resiko dan tunjangan kerja tambahan beban kerja. Yang kita nilai adalah bahwa kita berkontribusi dalam pembangunan nasional, dan menjadi bagian yang menyelesaikan masalah pembangunan nasional.”

 

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw turut hadir dalam pembukaan Rakornas UKPBJ. Kandouw berpesan walaupun kita harus prudent, kita juga harus cepat dalam pengadaan. Bukan saatnya lagi lambat tapi selamat, namun kita saat ini harus cepat dan tepat dalam pengadaan barang dan jasa. “Saya setuju dengan bagaimana doktrin LKPP untuk pengadaan bukan sekedar mengada2, namun harus sesuai dengan output dan outcome, bahkan harus sustainable.” Ungkapnya.

Rakornas UKPBJ berlangsung selama dua hari, di isi dengan diskusi mengenai kelembagaan UKPBJ di Kementerian Lembaga, sosialisasi pengukuran tingkat kematangan UKPBJ dan pemenuhan 17 standar layanan pengadaan secara elektronik, dan diakhiri oleh konfirmasi peta jalan

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/