Bangun Value Pengadaan yang Bersih, LKPP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Adakan Kerja Sama

Bangun Value Pengadaan yang Bersih, LKPP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Adakan Kerja Sama

Jakarta – LKPP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menyelenggarakan dan mengembangkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman kerja sama antara Kepala LKPP Agus Prabowo dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Rabu (14/12), di Gedung Mina Maritim III. Komitmen kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan intensitas sinergisme yang positif di antara kedua belah pihak untuk mencapai value for money dalam pelaksanaan Pengadaan.

“Intinya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan LKPP bersepakat untuk saling merapatkan diri untuk membangun value pengadaan di KKP yang semakin kredibel, yang mengarah ke value for money,” ujar Agus sesaat setelah menandatangani nota kesepahaman.

Lingkup kerja sama yang dilakukan oleh LKPP dan KKP selama tiga tahun ke depan mencakup kegiatan pemberian konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis, pelatihan di bidang pengadaan, sertifikasi dan pengembangan kelembagaan, pertukaran data dan informasi, serta penyediaan data pengadaan barang/jasa pada KKP.

Sebelumnya, lanjut Agus, LKPP telah memproses penayangan produk kapal perikanan yang diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan ke dalam e-katalog LKPP. Sebanyak 56 penyedia kapal perikanan resmi berkontrak payung dengan LKPP per Juni 2016 hingga Oktober pada tahun yang sama untuk melayani pengadaan kapal. ”Kalau itu ingin dikembangkan lagi kami siap mendampingi. Bahkan, yang namanya e-katalog itu sekarang sudah kami delegasikan menjadi e-katalog sektor dan e-katalog daerah. Sudah ada dasar hukumnya,” ujarnya.

”Jadi, marilah kita sama-sama bangun sistem pengadaan yag semakin kredibel supaya mendidik dan semakin percaya bahwa pemerintah ini memang sedang berubah dan berubahnya itu berubah banyak,” lanjut Agus.

Permudah Proses Pengadaan, Blangko KTP Elektronik Masuk e-Katalog Sektoral

Permudah Proses Pengadaan, Blangko KTP Elektronik Masuk e-Katalog Sektoral

Kementerian Dalam Negeri mantap menggunakan e-katalog sektoral LKPP untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan blangko KTP elektronik. Pasalnya, e-katalog dinilai mampu memberikan nilai lebih, berupa informasi spesifikasi dan harga yang jelas, memangkas waktu dan menyederhanakan proses pengadaan, hingga kemudahan dalam bertransaksi dengan tetap menjunjung akuntabilitas

Adapun blangko KTP elektronik resmi menjadi produk baru sekaligus menjadi produk yang pertama ditayangkan di e-katalog sektoral LKPP. Dengan penayangan blangko e-KTP ini, pemerintah dapat langsung bertransaksi dan melakukan pengadaan secara e-purchasing.

Dari catatan LKPP, katalogisasi blangko elektronik memberikan dampak positif terhadap penentuan besaran harga yang disepakati oleh penyedia. Kelompok kerja ULP Kemendagri berhasil menekan harga per keping blangko KTP elektronik dengan nilai yang disepakati sebesar Rp9548. Hasil kesepakatan harga ini masih lebih rendah dibandingkan hasil lelang blangko KTP elektronik pada 2017 sebelumnya yang sebesar Rp9.900.

Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan yang tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Sarah Sadiqa pun menyampaikan kembali pesan Agus Prabowo untuk mendokumentasikan seluruh tahapan pengadaan blangko e-KTP, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan untuk mengakomodasi keperluan auditor dalam melakukan pemeriksaan.

”Kita—sebagai sesama orang pengadaan—saling mengingatkan bahwa mohon semua dokumentasinya (disimpan) yang rapi, yang mudah diakses sehingga nanti teman-teman pemeriksa mudah juga untuk memeriksanya,” ujar Sarah di sela-sela acara “Penandatanganan Kontrak Katalog Pengadaan Blangko KTP Elektronik” yang diadakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Selasa (14/11), di Jakarta.

LKPP dan MCA-I Simulasikan Metode Pengadaan Badan Usaha

LKPP dan MCA-I Simulasikan Metode Pengadaan Badan Usaha

Tahapan pemilihan badan usaha menjadi tahapan yang kritis dalam siklus pelaksanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pasalnya, pemilihan badan usaha nantinya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak konsesi hingga kontinuitas pengoperasian infrastruktur publik.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Robin asad Suryo mengungkapkan, Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang sudah ada saat ini pun masih perlu didukung dengan pedoman yang lebih teknis. Misalnya saja pedoman yang terkait dengan mekanisme pemilihan badan usaha dengan metode dua tahap dan tata cara mengevaluasi penawaran badan usaha. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan payung hukum yang jelas dengan tetap memerhatikan best practice pelaksanaan pengadaan KPBU

Untuk itu, LKPP pun secara serius melakukan beberapa pendekatan kajian, di antarnya melalui pendampingan empat proyek KPBU seperti pembangunan TPPAS Legok Nangka dan pembangunan fasilitas penerangan jalan umum di Kota Bandung.

“Sehingga kita mendapatkan pengalaman secara langsung di lapangan bagaimana sebetulnya proyek-proyek KPBU itu disiapkan dan juga tentunya nanti ditransaksikan,” kata Robin.

Dewasa ini, pelaksanaan dan realisasi proyek KPBU terus didorong pemerintah untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur publik. Pemerintah pun menargetkan porsi pembiayaan modalitas KPBU sebesar 37% dari total kebutuhan pendanaan untuk mencapai target penyediaan infrastruktur selama kurun waktu RPJMN 2015-2019.

Bahkah, pemerintah—melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional—pun telah menerbitkan PPP (Public-Private Partnership) Book sebagai acuan dalam pelaksanaan KPBU. Pada tahun 2017, misalnya, ada satu proyek yang siap untuk ditawarkan dan 21 proyek lainnya yang masuk dalam daftar proyek yang dipersiapkan.

Urgensi Integrasi Sistem, Ketersediaan Data, dan Keterbukaan Informasi pada Sektor Jasa Konstruksi

Urgensi Integrasi Sistem, Ketersediaan Data, dan Keterbukaan Informasi pada Sektor Jasa Konstruksi

Pemberlakuan iklim usaha pengadaan yang transparan, khususnya di sektor jasa konstruksi, masih terkendala sistem dan data yang belum terintegrasi serta penerapan keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya ideal. Permasalahan ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan proses bisnis pengadaan yang notabene membutuhkan keandalan sistem dan dukungan data yang valid.

Diakui Gusmelinda Rahmi, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP, bahwa data yang dimiliki setiap instansi saat ini berkecenderungan masih digunakan secara terbatas. Meski usaha integrasi data beberapa kali sudah diusahakan, kompatibilitas antarsistem yang tidak fleksibel faktanya masih menjadi kendala dalam merealisasikan penggabungan data ini.

Dalam mendorong implementasi data vendor manajemen yang terintegrasi, LKPP misalnya bahkan telah menjajaki kerja sama dengan beberapa instansi, seperti Kemendagri, Dirjen Pajak, dan Pemeringkat Efek Indonesia untuk menggabungkan dan menyelaraskan data penyedia. Sayangnya, sampai saat ini hal itu belum juga terealisasi.

”Datanya ada, tapi tidak pernah terintegrasi. Pada saat data itu (atau) sistem itu ada—kami minta dia bicara sesama sistem—dia tidak bisa bicara (sulit diintegrasikan-red) satu sistem dengan sistem yang lain. Jadi harus diolah lagi,” ujar Linda saat menjadi pemateri dalam seminar bertajuk ”Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Konstruksi dalam Perluasan Kesempatan Usaha di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Selasa (31/10), di Jakarta.

Di sisi lain, Linda menyadari bahwa beberapa instansi memang masih memiliki ego sektoral dalam pemanfaatan data. Pasalnya, meski data bersifat terbuka dan dapat diakses secara luas, penjajakan soal pengintegrasian data antarinstansi pada kenyataannya masih menemui jalan buntu. Permasalahan ini, menurutnya, semakin kompleks dengan rendahkan tingkat kepercayaan dalam pelaksanaan birokrasi dan fungsi-fungsi administrasi.

”Selama ini–kita antar satu lembaga dengan lembaga yang lain—itu tidak saling memercayai. Pada saat, misalnya, ada yang menerbitkan SIUP; pernahkah kita mengatakan bahwa ’oh, ya sudah saya percaya dengan (bukti) SIUP-nya’?”

”Jadi memang kesadaran—seperti kata Pak Khrisna tadi—kesadaran bahwa data itu milik siapa, data mana yang bisa dibuka, dan sebagainya itu memang belum bagus,” lanjut Linda.

Kepala LKPP Ingatkan Lagi Soal Empat Pilar Reformasi Pengadaan

Kepala LKPP Ingatkan Lagi Soal Empat Pilar Reformasi Pengadaan

Denpasar – Kepala LKPP Agus Prabowo mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan agar selalu ingat dan melaksanakan empat pilar reformasi pengadaan yang meliputi regulasi, kelembagaan dan SDM, market practice, serta integritas. Keempat pilar ini akan saling berkait dalam membentuk suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel.

Agus memaparkan, regulasi sebagai pilar pertama diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2010. Dalam perjalanannya, beleid ini sudah mengalami revisi sebanyak empat kali dan saat ini sedang dalam proses revisi kelima.

“Saat ini LKPP sudah menyelesaikan draft revisi terbaru dan menunggu persetujuan sejumlah pihak. Yang sudah paraf LKPP, Bappenas, Kemenkeu. Sekarang (drafnya) di Kemendagri, lalu akan ke KemenPAN-RB dan terakhir ke Kemenko Perekonomian sebelum ke Presiden. “ terang Agus saat membuka Lokakarya Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi, 26 Oktober, di Denpasar, Bali.

Ia menyampaikan, secara singkat, perpres baru akan memuat sejumlah perubahan, diantaranya adalah simplifikasi aturan dengan hanya memuat norma dan prinsip hukum. Sementara aturan yang berupa mekanisme dan persyaratan-persyaratan tertentu akan diatur oleh Kepala LKPP. “Maksudnya supaya kita lincah, memudahkan, mempercepat dan tetap akuntabel. “ katanya.

Terkait dengan pilar kedua, aturan baru tersebut juga akan memuat perubahan konsep kelembagaan pengadaan barang/jasa dengan menggabungkan dua unit pengadaan yaitu unit layanan pengadaan (ULP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) ke dalam sebuah unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ). Keduanya saat ini masih menjadi unit yang terpisah.

Agus menyebut, setidaknya harus disediakan satu tempat lagi agar pengelola pengadaan dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. “Pertama untuk urusan ULP, kedua LPSE, ketiga dan seterusnya bisa untuk pengembangan SDM, marketplace analysis, (rancangan) aturan lokal dan sebagainya.” Tuturnya.