Kategori: Berita

ANRI Kirim Tim Monitoring Pengawasan Kearsipan ke LKPP

Tim monitoring dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Rabu (13/03), melakukan pemantauan hasil pengawasan kearsipan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kunjungan tim monitoring ANRI ini merupakan yang kedua kalinya sebagai kesinambungan atas pelaksanaan monitoring yang dilakukan pada 2017 lalu.

Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Ari Sulindra mengungkapkan bahwa tim pengelolaan kearsipan LKPP secara serius terus mengupayakan perbaikan, baik dari sisi SDM, sarana dan prasarana, hingga kepatuhan terhadap aturan kearsipan. Bahkan, upaya perbaikan pengelolaan arsip ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Kepala LKPP Roni Dwi Susanto. Diakui Ari, pelaksanaan audit ini sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana kelaikan dan progres kemajuan sistem pengelolaan arsip di LKPP.

“Jadi, kami sangat berterima kasih, Bu, alhamdullillah bisa menjadi bagian yang dinilai atau dicek sejauh mana pengelolaan kearsipan (di LKPP) oleh tim dari ANRI,” ungkapnya.

Tim dari ANRI yang diketuai Endang Kristiani akan melakukan monitoring pengelolaan kerasipan di LKPP selama 2 hari. Pelaksanaan monitoring ini meliputi proses verifikasi terhadap hasil akhir laporan audit 2017, konfirmasi kepada tim pengelolaan kearsipan,  hingga survei langsung terhadap kelaikan sarana dan prasarana pengelolaan arsip di LKPP.

“Jadi, verifikasi berkas itu kita lakukan dari hasil akhir kumulasi 2017.  Jadi apa sudah ditindaklanjuti (atau belum). Jadi, nanti kita lihat apa-apa saja,” ujar Endang.

Dalam exit meeting yang akan dilakukan pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan, tim monitoring ANRI akan menyampaikan hasil penilaian, termasuk rekomendasi apa saja yang telah dilaksanakan LKPP.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

LKPP Dampingi Proyek Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Senilai 3 Triliun

Proyek tersebut terdiri dari 2 paket yaitu Paket 1 Pengembangan Main Building, Perluasan Terminal 1 Sisi Selatan, Gedung Parkir dan Akses Jalan Utama Terminal dan Paket 2 Pembangunan Apron Selatan dan Timur beserta Infrastruktur Penunjang Kegiatan. Kedua paket tersebut merupakan paket pekerjaan design and build yang berhasil dimenangkan oleh PT. Wijaya Karya untuk paket 1 dengan nilai Rp 2.6 triliun sedangkan paket 2 oleh PT. Waskita Karya dengan nilai Rp 464,2 miliar.

Aris menekankan bahwa dengan ditetapkannya pemenang tender, proses baru memasuki tahap ke-3 dari keseluruhan 6 tahapan dalam pengadaan baran/jasa mulai dari perencanaan, persiapan, tender, kontrak, masa operasional (testing) dan pemeliharaan serta serah terima.

“Prosesnya masih panjang dan harapannya masih “on schedule” bisa diselesaikan dalam 2 tahun”, ujar Aris. Untuk bisa menjawab dengan tuntas dinamika di lapangan, Aris juga menegaskan masing-masing pihak harus memahami ruang lingkup pekerjaaan, baik itu kontraktor, pengawas maupun bouwheer (pemilik proyek).

Mengingat proyek dilaksanakan dalam kondisi bandara beroperasi, General Manager Bandara Sultan Hasanudin Makassar, Wahyudi mengingatkan pentingnya mengutamakan keselamatan para pengguna jasa bandara. “Bulan Juni ini, direncanakan penerbangan perdana Garuda ke Jepang,” tambah Wahyudi menyampaikan harapan masyarakat untuk menjadikan sebagai bandara terbesar di Indonesia Bagian Timur.

Sementara R. Sujiastono, Project Manager Airport Development mewakili Direktur Teknik PT. Angkasa Pura I mengutarakan agar proyek dapat berjalan dengan biaya efisien, tepat waktu dan mutu yang baik (BMW). Sujiastono juga menyampaikan bahwa proyek ini dalam tahap pengajuan persetujuan dari Kementerian Perhubungan agar dapat dijadikan sebagai Proyek Strategis Nasional.

Dalam kick-off meeting, perwakilan dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyampaikan 2 poin penting terkait dengan proses pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBBU) agar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2016 dan sosialisasi kepada seluruh pengguna jasa bandara.

Selain Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, LKPP juga terlibat dalam pendampingan Proyek Pembangunan Bandara International Yogyakarta Baru di Kulon Progo, LKPP memberikan pendampingan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi lingkup PT. Angkasa Pura I.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

LKPP Raih Peringkat Tiga Terbaik dalam Kinerja Pengelolaan Anggaran 2018

Jakarta – LKPP meraih peringkat tiga terbaik dalam kinerja pengelolaan anggaran untuk kategori pagu kecil (di bawah 2.5 triliun) setelah BPKP dan BATAN tahun 2018. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran, Rabu (20/02) di Gedung Dhanapala, Jakarta.

Terkait hal tersebut, Plt. Sestama, Sarah Sadiqa menyampaikan bahwa ada sejumlah faktor yang menjadi indikator evaluasi kinerja pengelolaan keuangan. “Diantaranya adalah konsistensi perencanaan dengan pelaksanan kegiatan, yang salah satunya dilihat dari jumlah revisi yang dilakukan, perencanaan kas dan lain-lain. Lalu pelaporan kontrak yang tepat waktu, selanjutnya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang proporsional sehingga tidak ada penumpukan kegiatan dan penyerapan di akhir tahun. Yang terakhir adalah kepatuhan pada regulasi. ” kata Sarah.

Ia mengajak seluruh pegawai LKPP agar dapat berkinerja lebih baik lagi. Baginya, capaian ini tidak lepas dari dukungan seluruh pegawai LKPP yang telah bekerja keras untuk kemajuan organisasi.

Kegiatan yg mengambil tema “Sinergi Membangun Negeri : Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan menuju SDM yg Kompetitif” ini dilaksanakan untuk mengawali komitmen bersama dalam mewujudkan belanja berkualitas di tahun 2019. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sendiri telah mencapai hasil yang sangat baik, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 tetap terjaga di level 5,17 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

SMI mengatakan bahwa saat ini realisasi belanja K/L mencapai 98.7%, angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga capaian ini akan menjadi modal bagi pelaksanaan anggaran 2019. (ind)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Mencetak SDM PBJ Profesional dengan Metode Blended Learning

Jakarta – Pusat Pendidikan dan Latihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP mengenalkan metode pembelajaran blended learning untuk melatih SDM pengadaan barang/jasa. Metode blended learning diperkenalkan lewat kegiatan Diseminasi Kurikulum dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ Tingkat Dasar. Blended learning menggabungkan keunggulan metode pembelajaran tatap muka dan secara daring (online) untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Robin Asad Suryo mengatakan, latar belakang LKPP menerapkan skema blended learning adalah untuk memperkuat SDM di bidang pengadaan barang/jasa, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.

Apalagi jika melihat besaran APBN-APBD 2018 yang totalnya Rp. 1.996 triliun, dimana sebanyak Rp. 1.035 triliun digunakan untuk anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah. Maka dengan skala belanja pengadaan yang besar tersebut, perlu didukung dan diperkuat oleh SDM pengadaan yang memadai baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kompetensi.

“Ini bagian dari investasi di bidang SDM. Terlebih lagi kita sudah memasuki era SDM pengadaan yang berbasis kompetensi maka perlu perubahan paradigma dalam mengelola PBJ yang meliputi SDM, regulasi, dan sistem informasi yang baik.” ungkapnya di depan sejumlah Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dan Fasilitator Pengaadaan Barang/Jasa (PBJ) di Aula Serbaguna LKPP Lt.2, Jakarta (14/2).

Kepala Pusdiklat PBJ LKPP Suharti mengatakan LKPP ingin menyebarkan regulasi dan kebijakan terkait kurikulum dan pedoman pengadaan secara cepat dan masif.

“Melalui kegiatan ini, LKPP ingin menyebarluaskan regulasi dan kebijakan terkait kurikulum dan pedoman pengadaan dengan model Blended Learning, serta mendorong LPPBJ agar mampu menyusun rencana penyelenggaraan pelatihan dan melaksanakan pelatihan sesuai pedoman penyelenggaraan pelatihan PBJ.” Kata Suharti.

LKPP mendorong seluruh instansi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk investasi bidang SDM dalam bentuk pelatihan. Diharapkan, program pelatihan PBJ LKPP ini dapat berkontribusi penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Pemanfaatan Katalog Sektoral untuk Tingkatkan Transparansi

Jakarta (15/2)- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemenhub, Kemendikbud serta Kementerian Pertanian menyepakati kerja sama pemanfaatan katalog elektronik sektoral untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa dalam rangka pencegahan korupsi. Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman, Jumat (15/02) di Gedung LKPP di Jakarta.

Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto menyampaikan komitmen LKPP untuk mendukung terciptanya ekosistem pengadaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. “Implementasi katalog elektronik sektoral menjadi bagian dari aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa,” ujar Roni. Aksi tersebut merupakan salah satu aksi pencegahan korupsi 2019-2020 yang masuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Katalog sektoral adalah katalog elektronik yang disusun dan dikelola kementerian/lembaga. Kendati demikian, nantinya semua produk nantinya akan tetap ditayangkan dalam sistem e-katalog LKPP bersama dengan katalog nasional dan katalog lokal (daerah). Eksistensi katalog elektronik juga dipandang sebagai instrument yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Beberapa produk yang rencananya akan diimplementasikan ke dalam katalog elektronik sektoral masing-masing kementerian sesuai kewenangannya antara lain obat-obatan, alat kesehatan, bus, bantalan kereta api, bibit tanaman, alat mesin pertanian, alat peraga pendidikan dan buku pengayaan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Pembentukan katalog sektoral ini untuk mempercepat proses pengadaan yang transparan dalam rangka berupaya implementasi dari aksi pencegahan korupsi. Kami menyadari KPK tidak bekerja sendiri, dan LKPP bersama kementerian berkomitmen untuk proses pengadaan ke depan berjalan lebih baik, lebih efisien dan sebagainya,” ujarnya.

Hingga  2018, telah ada dua  Kementerian dan Lembaga yang menerapkan e katalog sektoral, yaitu Kementerian Dalam Negeri  dengan blanko e-KTP dan Komisi Pemilihan Umum dengan produk berupa surat suara pemilu.

Roni juga berharap e-katalog ini akan cepat untuk dapat dirasakan dan di nikmati oleh masyarakat. Sehingga mimpi untuk mensejahterakan bangsa Indonesia dapat terwujud.

“Menteri dalam negeri sudah memulai contoh katalog elektroniknya, KPU juga sudah memulai, artinya kita berharap hasil pengadaannya betul-betul dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Roni.

Roni berharap, lima Kementerian yang mengikuti jejak Kemendagri dan KPU dapat menjadi trigger bagi kementerian/lembaga lain untuk melakukan pembentukan katalog sektoral sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selain itu, Roni juga menyampaikan, agar pemanfaatan katalog elektronik dapat berjalan efektif, K/L/P/D diharapkan segera membentuk unit kerja pengadaan barang/jasa yang akan disiapkan menjadi pusat unggulan barang/jasa. Unit Kerja tersebut harus memiliki karakteristik SKOPPER: Strategis, Kolaboratif, Orientasi kepada Kinerja, Proaktif dan Perbaikan Berkelanjutan.

Wakil ketua KPK, Saut Situmorang yang turut menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut menyampaikan jika e-katalog merupakan satu bentuk dari prioritas Strategi Nasional dalam pencegahan korupsi. “Ini merupakan salah satu dari fokus Stranas PK,” ujarnya.

Saut menilai sistem e-katalog mampu memangkas waktu pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat, namun dengan tetap mengutamakan sisi transparansi dan akuntabilitas. Dengan begitu, katalog elektronik sektoral di Iima kementerian ini bisa menjadi ukuran keberhasilan Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020 seperti tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh KPK, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Staf Kepresidenan, Desember Ialu.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Sekjen Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata. (awh)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/