Kategori: Berita

Transformasi Pengadaan Pemerintah di Era Digital menjadi Rumusan Visi LKPP

Depok – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengupayakan proses transformasi pengadaan yang tepat sasaran untuk mencapai sistem pengadaan yang inklusif, tata kelola pengadaan yang baik, serta ekosistem pengadaan yang sistematis. Hal ini untuk menjawab tantangan masyarakat terhadap kebutuhan interaksi sistem pengadaan dengan mesin digital serta transparansi dan akuntabilitas pengadaan.

Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo menekankan bahwa keterbatasan sumber daya tidak seharusnya mengendurkan upaya LKPP dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Selain memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, LKPP juga perlu menaruh perhatian terhadap pengembangan strategi dan pendekatan lain dalam menghadapi perubahan ”lingkungan” pengadaan.

Di sisi lain, meski telah berhasil melakukan beberapa perbaikan sistem pengadaan, seluruh elemen sumber daya di LKPP tidak boleh berhenti melakukan penyempurnaan dan mengikuti perkembangan pengadaan. Pasalnya, lanjut Ikak, strategi dan pendekatan baru yang dilakukan LKPP boleh jadi dapat memicu akselerasi perbaikan dan penyempurnaan sistem pengadaan lainnya.

”Artinya kita tidak boleh berhenti di sini dan ini menjadi tantangan teman teman semua 5 tahun ke depan dan jangan jangan yang berbeda adalah approach kita. [..] Kita harus berpikir keras tentang strategi yang harus kita lakukan agar ekspektasi stakeholder tadi bisa kita wujudkan,” kata Ikak saat menyampaikan pesan di hadapan peserta rapat koordinasi bertajuk Perencanaan Strategis 2019: Selaras dalam Harmoni Menuju Transformasi, Rabu (16/01), di Depok.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Utama LKPP Sarah Sadiqa menekankan bahwa dalam mencapai tujuan LKPP, sangat dibutuhkan kerja sama dan kesamaan tujuan dari seluruh sumber daya. Pasalnya, hal ini akan mendorong terbentuknya sistem dan suasana kerja yang saling mendukung dalam mencapai visi LKPP ke depan.

”Cobalah kita sekarang mulai berpikir menuju ke arah sana, tapi dengan tata cara kegiatan dan program yang alignment, yang bersatu, menyatukan, mencari persamaan, yang saling mendukung sehingga akan tercipta suasana dan program yang menuju tujuan yang kita mau,” ungkap Sarah.

Di sisi lain, ia menilai diperlukan pula, baik perencanaan maupun pelaksanaan, kegiatan yang lebih konkret. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin proses penyempurnaan regulasi dan kebijakan, sistem, serta proses bisnis pengadaan yang terarah dan tepat sasaran.

”Sehingga akibatnya setiap tahun kita merencanakan kegiatan dan anggaran, maka dia sudah kelihatan jalurnya lebih konkret,” pungkas Sarah.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Sinergi Konstruksi Indonesia untuk Merambah Pasar Internasional

Jakarta – LKPP sebagai lead negotiator untuk working group Government Procurement mengajak semua pihak untuk bersinergi menyusun langkah strategis menghadapi pembukaan akses pasar dalam skema Free Trade Agreement (FTA) pada pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan dibukanya akses pasar dalam skema FTA-GP, ini akan membuka peluang negosiasi, memperluas pasar, meningkatkan kompetisi serta efisiensi, dan mengurangi korupsi. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Industri dalam Negeri, beberapa waktu lalu di Jakarta.Deputi Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP Salusra Widya mengungkapkan sinergi dilakukan dengan melibatkan pemerintah, swasta maupun asosiasi dalam menyusun kerjasama government procurement dengan negara lain. “LKPP dalam menegosiasikan tidak akan gegabah dan akan melibatkan semua stakeholder untuk semua bersama-sama memahami seperti apa sih kondisi kita untuk menghadapi itu”, tukasnya.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Gusmelinda Rahmi menambahkan, LKPP akan menjadi lead negotiator dengan memperhatikan stakeholder yang akan di negosiasikan. Hal ini memerlukan perhatian seluruh stakeholder di dalam memajukan industri konstruksi. “IU menjadi sesuatu yang sangat penting, Wapres Jusuf Kalla sudah memberikan mandate untuk membuka akses pasar IU CEPA untuk GP tetapi memang didalam scoping struktur dan utilities yang kita fokuskan saat ini adalah konstruksi, jadi kita akan melihat infrastruktur dan utilities mana yang bisa kita buka”, katanya.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan terbukanya akses pasar dalam skema FTA-GP akan membuka peluang negosiasi, memperluas pasar, meningkatkan kompetisi serta efisiensi, dan mengurangi korupsi serta menjadi daya tarik bagi jasa kontruksi asing. Untuk itu perlu peran aktif dalam meningkatkan kekuatan pertahanan industri konstruksi tanah air di pasar nasional dan menuju pasar internasional. Syarif menyampaikan bahwa Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Regional ASEAN, sehingga sudah seharusnya pemerintah menjaga pasar agar tidak menjadi penonton di rumah sendiri. Maka peningkatan daya saing penyedia jasa konstruksi Indonesia mutlak diperlukan, baik kapasitas, kompetensi maupun produktivitasnya.

“Kita memerlukan jalan keluar dengan melihat bagaimana kesiapan serta optimalisasi kita dari segi sumber daya manusia, material, dan teknologi dalam menghadapi market akses FTA-GP. “ ujarnya

Di sisi lain, Perjanjian IU-CEPA (Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economics Partnership Agreement) akan memperbesar pasar government procurement, dimana daya saing di sektor konstruksi pertumbuhannya relatif stabil dibandingkan pertumbuhan yang lain. Ini merupakan features yang membuat negara lain tertarik untuk masuk.

Kita harus memiliki roadmap untuk mencapai level applying field yang sama, tanpa peta kita akan selamanya tidak siap, (karena) siap tidak siap akan selalu bilang tidak siap. Kita juga membutuhkan kedisiplinan dan ketekunan dalam melaksanakan policy adjustment matrix itu sendiri”, ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi.

Sementara itu, hasil survey Kesiapan Penyedia Dalam Negeri dalam Kerangka Kerjasama Internasional di Sektor Konstruksi yang dilakukan LKPP selama 2018 memperlihatkan data yang cukup menggembirakan bahwa penyedia lokal sebenarnya mempunyai peluang untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional di negara mitra.

Secara singkat dalam survey tersebut terdapat tiga temuan penting yaitu: Pertama, Tingkat kesiapan penyedia dalam negeri dalam kerangka kerjasama internasional dibidang PBJP tahun 2018 secara umum adalah sebesar 3.13%. Kedua, Terjadi kenaikan tingkat kesiapan penyedia sebesar 0.78% dibandingkan tingkat kesiapan penyedia di tahun 2017. Ketiga, Meskipun ada kenaikan tingkat kesiapan penyedia dari 2017 ke 2018 namun masih tergolong rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak agar penyedia dalam negeri dapat siap dan berpartisipasi aktif dapat menghadapi pembukaan akses pasar PBJP di dunia Internasional.

Diharapkan, pelaku usaha dalam negeri dapat berpartisipasi aktif dalam kerjasama perdagangan internasional baik secara bilateral, multilateral, maupun regional guna meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya pada sektor konstruksi. (anr)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Maturitas SPIP LKPP Naik Ke Level III

Jakarta – Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah naik ke level 3 (Dengan Catatan). Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan tingkat maturitas masing-masing kementerian/lembaga/pemda mencapai level 3 (terdefinisi) dari skala 1-5 di 2019, sesuai RPJMN 2015-2019.

Inspektur LKPP Jhon Piter Situmorang mengatakan, berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan BPKP pada 18 Desember 2018 , tingkat maturitas SPIP LKPP dinilai berada di skor 3,0543,  naik dari skor 1,880 saat penilaian November 2016. “Hal ini tak lepas dari dukungan semua komponen di lingkungan LKPP.” kata Jhon.

Maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian internal, yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control. Maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi yang satuan ukurnya adalah level maturitas.

Dasar hukum penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP adalah Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016. Adapun penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur yakni Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.

Bersamaan dengan itu, sisi kababilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) LKPP juga mengalami kenaikan menjadi level 3 dengan catatan. “Naik dari sebelumnya di level 2 (dengan catatan) saat penilaian Maret 2018.” ujarnya.

Jhon menambahkan, hal ini tak lepas dari upaya LKPP dalam meningkatkan kapabilitas APIP secara mandiri yang diantaranya dengan melakukan sejumlah pembenahan. “Kami telah membangun infrstruktur berupa SOP, pedoman, kebijakan, juklak, juknis, mekanisme dan menjalankannya secara rutin, tetap dan berulang sehingga pengawasan yang dilakukan Inspektorat menghasilkan outcome yang memadai bahwa itu sudah sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat bagi LKPP.” ungkapnya.

Selanjutnya, Jhon meyakini pola ini juga dapat memberikan nilai tambah dalam mendeteksi dan mencegah tindak penyimpangan di lingkungan LKPP. “Untuk itu Inspektorat akan terus menginternalisasi dan melembagakan seluruh infrastruktur unit kami secara berkesinambungan dengan termasuk meningkatkan audit ketaatan agar tidak terjadi penyimpangan. “tutur Jhon.

Pada akhirnya, perbaikan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP diatas merupakan wujud implementasi SPIP di LKPP. (fan)

LKPP dan KKP Kolaborasi Kembangkan Katalog Sektoral

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Kerja Sama tentang  Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Sektoral. Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo  dan Sekjen KKP Nilanto Perbowo dengan serta disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Gedung Mirnabahari III, Jakarta, Kamis (20/12).

Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo mengungkapkan bahwa LKPP terus berupaya menyempurnakan kebijakan pengadaan agar pengadaan ke depan dapat dilakukan lebih mudah tanpa mengorbankan akuntabilitas. Tidak hanya penyempurnaan regulasi, LKPP, menurutnya, juga berupaya menyiapkan dan membangun mekanisme serta platform yang dapat mendorong terciptanya value for money dalam pengadaan pemerintah.

“Dan saya kira semakin ke sini apa yang dibangun LKPP, rasanya semakin mudah kita mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya.  Jadi proses pengadaan yang kita lakukan hari ini relatif lebih mudah menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan sudah benar,” ungkapnya.

Ikak pun menyadari bahwa  LKPP tidak dapat sepenuhnya bekerja sendiri dalam mengelola dan melaksanakan pengadaan. Bentuk-bentuk kolaborasi, seperti pengelolaan katalog sektoral dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sangat diperlukan dalam penguatan basis pengadaan pemerintah di sektor tertentu.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui bahwa pelaksanaan pengadaan di lingkungannya belum dapat dilakukan secara optimal. Susi mengakui bahwa eksekusi pengadaan di KKP sering kali tersandung hal prosedural yang mengakibatkan pemanfaatan uang negara untuk membangun ekonomi perikanan dan kelautan belum dapat dilakukan secara maksimal.

“Negara bukan tidak punya uang, negara sudah punya uangnya. Kapasitas, capability, dan accountability kita, tidak bisa membuat anggaran itu terserap dan menjadi program pembangunan,” ungkap Susi.

Susi pun berharap, kerja sama dengan LKPP dapat memangkas dan mempermudah pelaksanaan pengadaan, misalnya dengan melaksanakan e-purchasing melalui media e-katalog sektoral. Di samping itu, ia pun mengharapkan LKPP dapat menjadi center sekaligus filter dalam membangun kemitraan—dengan penyedia yang memiliki komitmen untuk men-deliver—agar pengadaan di lingkungannya dapat lebih akuntabel.

“Juga menjadi pintu untuk kita merevitalisasi mengembalikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di KKP”, lanjut Susi.

Di sisi lain, Ikak pun mengakui bahwa pengadaan sebetulnya bukan persoalan besar kecilnya anggaran, melainkan  bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengadaan.  “Jadi mestinya—begitu kita tahu kebutuhan itu—sebenarnya proses pengadaan bisa kita mulai lakukan, khususnya paling tidak bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita menyampaikan kepada penyedia untuk mereka siap-siap menyediakan barangnya,” pungkas Ikak. (ar/eta)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Presiden Minta Belanja Negara Memanfaatkan e-procurement dan e-katalog

Jakarta –  Jakarta –  Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta jajaran pemerintah K/L/PD untuk memanfaatkan e-procurement dalam belanja negara. Hal tersebut disampaikan pada acara penyerahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga di Istana Negara, Jakarta (11/12).

Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah agar mempersiapkan program-program di 2019 dengan baik agar nantinya kegiatan dapat berjalan efektif sejak Januari 2019.

“Artinya, persiapan lelang harus disiapkan lebih awal. Sehingga saya sampaikan lagi, manfaatkan e-procurement dan e-katalog di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Selanjutnya, Presiden juga meminta agar jajaran pemerintahan memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat seluas-luasnya atau fokus pada outcome bukan sekadar output.

Plt. Kepala LKPP Ikak Patriastomo menyambut baik instruksi presiden tersebut. Ia menyatakan, LKPP akan terus mendorong pemanfaatan e-procurement di seluruh instansi pemerintah.  “Ini tantangan besar yang kita tangkap sebagai kesempatan untuk berkontribusi. “ ungkapnya.

Selain itu, menurut Ikak, LKPP akan terus mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai tuntutan jaman. Ia mengatakan, strategi LKPP ke depan adalah dengan mewujudkan cognitive procurement melalui transformasi digital. “Sejalan dengan pidato presiden, kita lihat manfaatnya, jangan hanya melihat output. “ tutur Ikak.

DIPA ini sendiri nantinya akan menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Pada kesempatan tersebut, DIPA yang diserahkan kepada K/L nilainya mencapai Rp855,4 triliun dan juga dana transfer ke daerah dan dana desa di 2019 sebesar Rp826,8 triliun yang disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. LKPP sendiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp268,9 miliar untuk tahun 2019.

Kepala Negara juga berpesan bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun bukan pajak, namun dengan tetap menjaga iklim usaha, dunia usaha, serta melanjutkan dukungan insentif-insentif untuk kegiatan-kegiatan usaha dan investasi. Ia mengatakan bahwa penggunaan anggaran harus berfokus pada dampak nyata yang dapat dirasakan, bukan sekadar apa yang dikerjakan. Alokasi anggaran juga harus betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habis untuk kegiatan pendukung.

Disamping itu, Presiden mengingatkan seluruh jajaran untuk berhati-hati dan melakukan pengawasan berkala mengenai penggunaan anggaran. Hal ini disampaikan agar tidak ada anggaran yang disalahgunakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

LKPP sebagai Lembaga yang mengatur kebijakan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah juga memfasilitasi masyarakat agar dapat turut serta dalam mengawasi kegiatan belanja pemerintah, diantaranya dengan mengakses rencana anggaran pemerintah melalui SiRUP ataupun LPSE yang dikelola LKPP. Jika terjadi penyimpangan, masyarakat bisa melapor melalui kanal pengaduan LKPP.

SiRUP sendiri juga dapat dimanfaatkan untuk mencari peluang usaha bagi para pelaku usaha, yakni dengan melihat rencana kegiatan atau proyek pemerintah yang sesuai dengan jenis usahanya masing-masing.

(ind/foto: Biro Setpres)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/