Arsip Bulan: September 2019

Primadona Baru Skema Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur

Banyuwangi- Skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi primadona baru dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Skema KPBU digunakan untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakan sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing di dunia internasional.

Direktur Pengembangan  Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, R. Fendy Dharma Saputra mengatakan, perjalanan KPBU sebagai skema pembiayaan alternatif dimulai ketika pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 1998 dan kemudian diubah menjadi Perpres No. 67 Tahun 2005 serta disempurnakan menjadi Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.  “Tahun 2015 merupakan tonggak kemajuan KPBU dengan dikeluarkannya Perpres 38 tahun 2015  dan peraturan turunannya tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur”, ujarnya.

Kendala keterbatasan budgeting APBN/APBD  merupakan alasan utama agar dilakukan skema lain untuk memenuhi  kebutuhan penyediaan infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial (19 Jenis Infrastruktur). Profesionalisme dalam hal pelayanan dan pengorganisasian adalah alasan lain dilakukannya mekanisme KPBU . ”Kita (pemerintah) perlu belajar kepada swasta atau badan usaha pada sektor (pelayanan publik) tersebut” ungkap Fendy lebih lanjut.

Untuk mendukung pelaksanaan KPBU, pada Tahun 2015, LKPP juga menerbitkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 sebagai peraturan yang mengatur pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dan di tahun 2018 LKPP menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 sebagai peraturan perubahan Pengadaan Badan Usaha KPBU atas Prakarsa Pemerintah (Solicited Project).

Selain itu, stakeholder utama KPBU telah berkumpul dalam suatu forum Kantor Bersama KPBU pada tahun 2017 untuk mempermudah koordinasi, sebagai pusat informasi nasional terkait KPBU, fasilitasi proyek, dan pelayanan satu pintu kepada calon-calon Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang potensial dan berminat untuk melaksanakan KPBU.

Dengan skema KPBU risiko ditanggung bersama antara para pihak sesuai porsi dalam perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama tersebut biasanya memiliki jangka waktu yang relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi pihak Badan Usaha.

Pengembalian investasi Badan Usaha dapat berupa pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (User Charge), pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment) ataupun bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan. Untuk itu  Fendy menyarankan agar dalam pelaksanaan KPBU harus memberikan alokasi waktu yang cukup dan tidak dianjurkan dengan terburu-buru.

Secara umum proses KPBU terdapat 5 tahapan utama yaitu tahap perencanaan,  penyiapan proyek, transaksi, konstruksi dan masa kosesi. Pada tahap perencanaan terdapat studi pendahuluan untuk memilih opsi penyediaan infrastruktur,  penyediaan infrastruktur prakarsa pemerintah (solicited project) atau penyediaan infrastruktur prakarsa badan usaha (unsolicited project).

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Perangkat Desa Tanah Laut Belajar Pengadaan

Bupati Tanah Laut Sukamta meminta para perangkat desa di Tanah Laut memahami aturan pengadaan di desa dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah agar proses pengadaan barang/jasa di desa berjalan aman dan lancar serta hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat luas dengan baik.

“Dalam setiap kegiatan kita tidak terpisahkan dengan pengadaan barang dan jasa, dan peraturan pengadaan di desa berbeda dengan pengadaan di pemerintah. Melalui sosialisasi ini diharapkan kita bisa menyelamatkan uang negara sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk masyarakat.” kata Sukamta

Hal ini disampaikan dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, di Bailaiurg Tuntung Pandang, beberapa waktu yang lalu.

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah mengeluarkan pedoman untuk pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut No. 12 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Bupat Tanah Laut Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP R Fendy Dharma Saputra menyebutkan bahwa LKPP merupakan lembaga yang berwenang mengembangkan peraturan barang dan jasa merasa terpanggil untuk memberikan informasi yang akurat, agar perangkat desa bisa bekerja dengan lebih baik lagi.

Fendy memaparkan struktur dan perubahan Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa diantaranya perubahan ruang lingkup pengadaan, penambahan pengaturan dan peran para pihak, ketentuan persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, tata cara pengumuman, serta penambahan ketentuan mengenai pengadaan secara elektronik.

Para peserta mengaku banyak mendapatkan informasi berharga setelah mengikuti kegiatan ini. Banyak yang menanyakan bagaimana memutuskan melakukan pengadaan melalui skema swakelola atau melalui penyedia. Sebagai jawaban, salah satu prinsip utama pengadaan di desa adalah pemerataan perekonomian di desa dan berorientasi swakelola, maka apabila masih memungkinkan, skema swakelola bisa digunakan.

Sama halnya dengan pembelian material yang lebih dekat dilakukan di kabupaten lain dikarenakan desa berada pada perbatasan, sebaiknya tetap melakukan pembelanjaan pada Kabupaten Tanah Laut dengan prinsip pemerataan ekonomi desa.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 108 orang perwakilan Desa dari jumlah 130 Desa di Kabupaten Tanah Laut.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Paket Pengadaan Pakan Ternak

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar
Kategori : Pengadaan Barang
Sistem Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 302.460.000,00 Nilai HPS : Rp. 300.537.732,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Paket Zona 2 Bantuan Saprodi Padi Bebas Residu (Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pestisida Hayati) – Tender Ulang

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar
Kategori : Pengadaan Barang
Sistem Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 12.400.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 12.089.704.000,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Pengumuman Seleksi Dengan Prakualifikasi Paket Perencanaan Pagar RSUD Soedarso

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Seleksi dengan Prakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha
Sistem Pengadaan : Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya
Nilai Pagu : Rp. 200.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 197.587.500,00
Anggaran : APBDP – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.