Arsip Bulan: Agustus 2019

Optimalisasi Anggaran Belanja Barang/Jasa Pemerintah 150 Triliun

Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Angka ini diperoleh dari selisih pagu dan hasil tender selama kurun waktu tersebut. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memperkirakan angka optimalisasi ini akan semakin menurun karena nilai harga perkiraan sendiri yang semakin mendekati harga pasar.

Di sisi lain, Roni mengungkapkan optimalisasi pengadaan juga bisa diraih melalui cara lain, yaitu dengan merancang paket pengadaan secara lebih teliti sehingga paket yang dikerjakan menjadi lebih sedikit sehingga efisien dan efektif dari segi waktu, tenaga dan biaya.

“Apabila paket pengadaan barang/jasa yang dibuat semakin banyak, maka waktu dan biaya untuk memprosesnya juga akan semakin besar, selain itu juga risiko yang ditimbulkan akan semakin banyak. Hal ini berlaku pula sebaliknya. ” ungkap Roni saat melakukan kunjungan media ke ke harian Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (30/08).

Untuk itu, Roni menyarankan agar kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk lebih banyak menerapkan metode konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan nilai manfaat uang (value for money). Sesuai dengan Perpres No. 16/2018 Pasal 21 Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa.

“Salah satu kisah suksesnya adalah konsolidasi yang dilakukan beberapa rumah sakit vertikal Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) yang sudah mengkonsolidasikan peralatan alat medis. Dari pembelian tabung gas medis yang sebelumnya sekitar 44 ribu rupiah, menjadi hanya 27 ribu rupiah, dan konsolidasi tersebut dilakukan oleh dua rumah sakit yaitu RS dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan RS DR. Sardjito Jogjakarta di 2018.

Melihat manfaat yang dipetik, kini rumah sakit yang tergabung dalam Joglosemar mengkonsolidasikan lebih banyak lagi tidak hanya alat kesehatan namun juga jasa kebersihan, katering pasien, ATK, rumah tangga dan lainnya.” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan anggaran belanja pemerintah 2019 sebesar Rp. 2.461  triliun dan sekitar 30% atau sekitar Rp. 750 triliun dialokasikan untuk belanja pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara itu, data SiRUP LKPP menyebutkan bahwa kementerian/lembaga/pemerintah daerah telah membuat lebih dari 3.188 juta paket pengadaan per 26 Agustus 2019.

Menurut Roni, jumlah paket pengadaan tersebut masih dapat dibuat lebih sedikit dengan metode konsolidasi. Manfaat lainnya, metode konsolidasi juga dapat meminimalisir masalah yang timbul di kemudian hari sehingga meningkatkan layanan publik. “Kami juga terus mendorong instansi pemerintah menerapkan konsolidasi pengadaan untuk menghasilkan value for money dalam proses PBJ. Dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat,” ungkap Roni.

Dalam kesempatan itu, Roni juga menyampaikan kinerja LKPP dalam melakukan modernisasi pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah melalui sistem e-tendering, e-katalog, e-monev dan profesionalisasi SDM dengan mendorong pembentukan Unit Kerja PBJ di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dalam kunjungannya kali ini Roni didampingi Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, R. Fendy Dharma Saputra serta Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wiayah I, Yulianto Prihhandoyo

Menutup kunjungan, Kepala LKPP menyerahkan cenderamata buku “Profil Pengadaan Tahun Anggaran 2018” kepada Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Pengumuman Seleksi Dengan Prakualifikasi Paket Belanja Jasa konsultasi Penelitian Penyusunan ROADMAP Pengembangan Potensi Ekraf

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Seleksi dengan Prakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar
Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha
Sistem Pengadaan : Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya
Nilai Pagu : Rp. 259.870.500,00 Nilai HPS : Rp. 253.484.000,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Inovasi Percepatan Pengadaan Untuk Pengadaan Yang Lebih Optimal

Jakarta – LKPP menyelenggarakan silaturahmi Forum Sekretaris (Forses) dengan mengusung tema “Inovasi untuk Percepatan Pengadaan 2020” guna mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang lebih optimal. Acara ini dihadiri oleh jajaran Sekretaris Menteri, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Kasum TNI, dan ASRENA TNI-POLRI, bertempat di Gedung LKPP, Kamis (29/08).

Pada event ini, LKPP memaparkan pencapaian dalam melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada sejumlah proyek berprofil tinggi, yakni penyelenggaraan kegiatan 18th Asian Games 2018 oleh Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) dan pengadaan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Tidak saja melalui penguatan dan perbaikan regulasi, LKPP juga menghadirkan modernisasi dan profesionalitas dalam mereformasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengembangkan sistem e-tendering dan e-katalog (e-purchasing) serta mendorong konsolidasi pengadaan dan pembentukan unit kerja pengadaan barang/jasa di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai pusat keunggulan,” ujar Sekretaris Utama LKPP, Setya Budi Arijanta.

LKPP berhasil merampungkan pendampingan proses PBJ secara elektronik (e-Procurement) senilai Rp. 412 triliun selama 2018. Nilai tersebut terdiri dari e-tendering senilai Rp. 359 triliun, dan e-Purchasing senilai Rp. 53 triliun. Angka tersebut baru mencapai 39,6 persen dari total anggaran belanja barang/jasa nasional sebesar Rp. 1,040 triliun.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Rahman Hakim turut memaparkan kisah sukses pendampingan LKPP pada pengadaan logistik Pemilihan Umum 2019. Kisah sukses lainnya adalah konsolidasi yang dilakukan beberapa rumah sakit vertikal Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) yang sudah mengkonsolidasikan peralatan alat medis yaitu RS dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan RS DR. Sardjito Jogjakarta tahun 2018.

Di akhir acara, LKPP memberikan Penghargaan kinerja pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan RUP terbaik kepada 10 Kementerian/Lembaga/Instansi yaitu; KPK, BPK, MA, Kemenkumham, KemenPUPR, Setkab, Bekraf, BIG, BMKG, dan Bapeten.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Paket Belanja Pakaian Batik Tradisional

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Sekretariat Dprd Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Sekretariat Dprd Prov. Kalbar
Kategori : Jasa Lainnya
Sistem Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 390.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 389.946.700,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Paket Pembangunan Gedung Barak SPN di Singkawang

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 12.500.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 7.999.939.750,85
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.