Arsip Bulan: Juli 2019

Keterlibatan Pelaku Usaha Asli Papua Harus Mampu Bangkitkan Kesejahteraan Masyarakat Papua

 

Jayapura – Kepala LKPP Roni Dwi Susanto meminta pelaku usaha orang asli Papua untuk berpartisipasi aktif dalam percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat dengan berperan aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

Roni mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

 

Perpres ini mengatur pengecualian pemberlakuan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Papua dan Papua Barat yang bertujuan untuk memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Papua. “Diantaranya adalah agar sejalan dengan peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil dengan memberikan kesempatan lebih besar kepada pelaku usaha orang asli Papua,” kata Roni saat membuka kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Selasa (30/07), di Jayapura.

 

Kendati demikian, masyarakat Papua harus memahami bahwa pembedaan perlakuan kepada pelaku usaha orang asli Papua tujuannya adalah demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

 

“Mari bersama mempercepat pembangunan di papua dengan menjadi pelaku usaha yang berintegritas untuk kesejahteraan bersama. Kami ingin melihat Papua bangkit, mempercepat dirinya karena usaha sendiri. Saya harapkan kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. “ tegasnya.

 

 

Menyambung hal itu, Pemerintah Provinsi Papua akan segera memberlakukan Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Papua dalam Rangka Memperdayakan Pengusaha Lokal. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan Pergub itu akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2019.

Enembe menyatakan adanya Perpres 17/2019 dan Pergub Nomor 14 Tahun 2019 menunjukkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki perhatian besar dalam memberdayakan pengusaha asli Papua.

 

“Kata percepatan yang termuat dalam Perpres 17/2019 perlu menjadi panduan atau petunjuk bagi kita bersama untuk segera mengambil Iangkah memberdayakan pengusaha orang asli Papua. Mulai sekarang harus mengerti, tidak lagi ada alasan untuk tidak tahu soal (tender) elektronik,” katanya.

 

Dalam kesempatan itu,  Pemprov Papua menyiapkan aplikasi pelaku usaha orang asli Papua. Aplikasi itu akan menjadi sistem database pelaku usaha asli Papua, dan memonitor perkembangan pelaku usaha yang ada di Papua. Saat ini Pemprov Papua sedang melakukan pendataan dan verifikasi perusahaan yang telah mendaftar. “Saya minta bupati dan wali kota se-Papua berperan aktif dalam memberdayakan pelaku usaha asli Papua di daerahnya masing-masing,” lanjut Enembe.

 

 

Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa di Jayapura berlangsung selama dua hari (30-31/07) dan diisi pemaparan diantaranya oleh Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Gatot Pambudhi Poetranto,  Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Emin Adhy Muhaemin, Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Mudjisantosa. Kegiatan ini akan berlanjut di Manokwari, Papua Barat awal Agustus.

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Paket Penggantian / Pembangunan Jembatan Rawak Kecil CS (Tender Ulang)

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 6.017.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 6.016.900.965,85
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

63 CPNS LKPP Siap Mengabdi Untuk Negara


Sebanyak 63 CPNS LKPP turut memeriahkan Presidential Lecture II 2019 kemarin lho (24/07). Tak seperti tahun sebelumnya, kali ini peserta diminta menyiapkan atribut yg turut mendukung penampilan mereka agar bisa memenangkan predikat Instansi dgn yel-yel paling seru dan atribut paling menarik.

Budi Wibowo, CPNS LKPP mengaku gembira bisa hadir di acara ini. Meskipun harus datang ke Istora setelah Subuh dari tapi ia merasa datang ke Presidential Lecture II 2019 sangat bermanfaat.

“Acara meriah dan lecture dan lecturer yang diberikan sangat bermanfaat, terutama untuk memberikan gambaran aktual bahwa PNS generasi millenials tidak kalah dengan karyawan start up millenials dalam hal kreativitas, prestasi dan inovasi” ungkapnya.

Tak hanya dia, Yogi Prastian juga mengungkapkan kegiatan ini sangat bermanfaat karena memperbanyak wawasan sebagai CPNS millenial. “Yang paling membekas mungkin adalah bahwa kita punya target untuk menjadi Indonesia Maju di 2045. Nah, kita inilah yang harus menjadi pelayan yang baik bagi semua kalangan agar target itu tercapai.  Ini amanah kita sebagai CPNS.” Katanya.

Bertempat di Istora Senayan, Jakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia membuka acara dgn memainkan alat musik jimbe di hadapan 6000 CPNS. Pembukaan semakin meriah ketika para peserta turut mengiringi irama yg dimainkan Wapres menggunakan rebana, shaker, tambourine, dan juga jimbe.

Tak hanya itu, Wapres juga memberikan arahannya melalui kuliah umum. Ia menghimbau agar seluruh ASN bisa memahami tugasnya dalam melayani masyarakat dengan baik dan cepat di bidangnya masing-masing pada era digitalisasi.

Wapres mengatakan bahwa kemakmuran dapat tercapai apabila tercipta kemajuan ekonomi yg merata. Oleh karena itu dibutuhkan peran ASN untuk mendorong masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa kemajuan ekonomi hanya dapat ditingkatkan apabila Indonesia memiliki tingkat produktivitas yg baik. Sehingga hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha juga harus terjalin baik. (ind)

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Pengumuman Tender Cepat Dengan Pascakualifikasi Paket Belanja Modal Pengadaan Generator

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender Cepat dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Biro Umum Setda Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Biro Umum Setda Prov. Kalbar
Kategori : Pengadaan Barang
Sistem Pengadaan : Tender Cepat – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 1.550.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 593.288.770,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Pengumuman Tender Cepat Dengan Pascakualifikasi Paket Revitalisasi PLTS Komunal 15 kWp di Kabupaten Landak – Tender Ulang

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender Cepat dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar
Kategori : Jasa Lainnya
Sistem Pengadaan : Tender Cepat – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 1.570.635.000,00 Nilai HPS : Rp. 1.570.597.242,50
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.