Arsip Bulan: April 2019

Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Paket Belanja modal pengadaan tempat tidur Tender Ulang

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar
Kategori : Pengadaan Barang
Sistem Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 280.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 278.300.000,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Metode Blended Learning PBJ Lebih Efektif

Sejak awal 2019, LKPP telah menyelenggarakan pelatihan barang/jasa dengan metode blended learning sebagai perpaduan pembelajaran secara daring (online) dan tatap muka (classroom) sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui e-Learning. 

Lebih lanjut Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan melalui metode blended learning jumlah kebutuhan pelatihan PBJ yang lebih dari 650 penyelenggaraan setiap tahunnya diharapkan dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

“perlu buku saku yang memuat tugas, wewenang, serta tanggung jawab bagi fasilitator dalam melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan kompetensi,” terangnya pada kegiatan Diseminasi Blended Learning Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Fasilitator di Aula Serbaguna LKPP, Jakarta (16/04).

Fasilitator memiliki peran penting dalam memperkuat SDM pengadaan barang/jasa baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya maksimal agar penyelenggaraan pelatihan PBJ dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Pusdiklat PBJ LKPP Suharti mengungkapkan metode blended learning berhasil meningkatkan tingkat kelulusan ujian sertifikat tingkat dasar sekitar 20%. Ia berharap, metode ini dapat memenuhi kebutuhan SDM pengadaan yang kompeten di akhir 2023.

“Penerapan metode pembelajaran blended learning sudah sesuai dengan arah LKPP kedepan yaitu digitalisasi.  Mudah-mudahan ini menjadi masif dan amanat Peraturan Presiden (No. 16/2018) untuk mencapai SDM yang kompeten pada tahun 2023 dapat tercapai,” terangnya.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Pengumuman Seleksi Dengan Prakualifikasi Paket Perencanaan Studi Gedung Kantor DPRD Kapuas Raya (DED, Masterplan, dan FS)

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Seleksi dengan Prakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha
Sistem Pengadaan : Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya
Nilai Pagu : Rp. 1.000.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 998.074.000,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Pengumuman Seleksi Dengan Prakualifikasi Paket Perencanaan Studi Gedung Kantor Gubernur Kapuas Raya (DED, Masterplan, dan FS)

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Seleksi dengan Prakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha
Sistem Pengadaan : Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya
Nilai Pagu : Rp. 1.000.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 998.074.000,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Misi Strategis LKPP 2020-2024

Selain pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), orientasi pada penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan menengah menjadi arah dan kebijakan LKPP lima tahun ke depan. Penggunaan teknologi informasi yang masif dan terintegrasi dengan sistem lainnya, seperti sistem keuangan negara dan sistem administrasi hukum, menjadi misi strategis LKPP pada 2020-2024 dalam mewujudkan “cognitive procurement”. Misi strategis lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang professional dan institusi pengadaan yang kredibel.

Hal ini perlu dirancang secara partisipatif dan cermat dengan memahami berbagai permasalahan dan tantangan, serta mempertimbangkan dinamika yang terjadi di internal maupun eksternal pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri, pencapaian dan keberhasilan LKPP selama ini adalah hasil kerja keras dan kerjasama yang baik di antara pemangku kepentingan termasuk mitra pembangunan pemerintah, ungkap Kepala LKPP  Roni Dwi Susanto pada Rapat Koordinasi Mitra Pembangunan Pemerintah terkait  program kerja LKPP Tahun 2020-2024 serta sharing pencapaian LKPP hingga saat ini di Hotel Hermitage, Jakarta (12/04).

Ke depan kerjasama harus lebih baik dengan semakin tertibnya tata kelola dan administrasi pengusulan dan pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sesuai  ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dalam waktu dekat LKPP akan menerbitkan Standard Operation Procedure (SOP) yang mengatur tentang pedoman tatacara pengusulan dan pelaksanaan pengusulan dan pelaksanaan PHLN di lingkungan LKPP.

“Dibutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan agar visi misi dapat tercapai tepat waktu atau bahkan lebih cepat, dan diharapkan mitra pembangunan dapat ikut serta berperan,” jelas Roni

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Taufik Hanafi  menjelaskan terdapat lima prioritas nasional yang menjadi program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, dalam meningkatkan SDM untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

“Dalam menyusun rencana strategis 2020-2024, LKPP perlu menyesuaikan rumusan peta strategis sesuai dengan amanat RKP 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” tegasnya.

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa mengungkapkan “Sejak berdirinya LKPP pada tahun 2007, sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) mengalami perjalanan modernisasi yang cukup panjang, mulai dari e-tendering hingga e-katalog.”

Lebih lanjut, ia mengutarakan pada tahun 2020-2024 LKPP memiliki rencana strategis berupa cognitive procurement yang tertuang dalam enam poin yaitu: Sistem Integrasi Pengadaan untuk Perencanaan, Penganggaran, dan Pembayaran; Penguatan Perencanaan Pengadaan Secara Elektronik; Penguatan Sistem Monitoring-Evaluasi; e-Katalog Antarmuka dengan 12 segmen terkait (di antaranya Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia); Sistem Database e-Katalog (kode); serta tampilan baru e-Government Procurement.

Disisi lain, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah  LKPP Ikak Patriastomo memaparkan bahwa permasalahan dalam pengadaan bukan hanya pada saat pelaksanaannya. Namun, dimulai dari perencanaan hingga proses penyerahan pekerjaan. Oleh karena itu diperlukannya keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam proses pengadaan di indonesia.

“Isu terbesar dalam keterlibatan masyarakat adalah membangun jaringan masyarakat kita juga perlu membangun koalisi civil society, kita sudah melakukan kolaborasi dengan Indonesia Corruption Watch dll,” tukasnya.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/