Arsip Bulan: Januari 2019

LKPP Bangun Penyamaan Persepsi Cegah Tindak Pidana Korupsi PBJ

Tangerang – Tingginya tingkat permasalahan hukum dalam pengadaan barang/jasa (PBJ), mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyelenggarakan kegiatan penyamaan persepsi antara pengelola pengadaan dan aparat penegak hukum (APH). Kegiatan ini diharapkan dapat  mencegah tindak pidana korupsi PBJ dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi.

Plt. Kepala LKPP, Ikak menegaskan selama ini LKPP selalu memberikan ide dan gagasan untuk terus mentransformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain menyempurnakan  aturan PBJP melalui Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP juga berkomitmen untuk melakukan peningkatan kapasitas terhadap para pelaku pengadaan barang/jasa.

“Di samping aspek-aspek yang perlu perhatian khusus untuk pengadaan yang bersih, bebas dari korupsi. “kata Ikak saat membuka kegiatan “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019 di lingkup Pemerintah Provinsi Banten,” Rabu (23/01) di Tangerang, Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penyamaan persepsi dan interpretasi terkait aturan pengadaan merupakan salah satu faktor pembenahan SDM dan APH. Ia menganalogikan jika korupsi itu seperti saluran air yang harus selalu dibersihkan setiap waktu. “Korupsi sama halnya seperti saluran air yang perlu perhatian, perlu konsentrasi, perlu kita bersihkan setiap waktu agar tidak lagi kotoran itu menumpuk”, tuturnya.

Terkait hal itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Happy Hadiastuty menyatakan mengambil langkah pencegahan tipikor dengan mengoptimalkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Melalui TP4D, kami akan mengawal dan mengamankan. Mengawal agar proyek-proyek itu dapat berjalan tepat waktu, tepat guna, efektif dan efisien. Mengamankan artinya memberikan rasa aman dari gangguan-gangguan.” ungkap Happy.

Penyamaan persepsi terkait Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di seluruh jajaran, baik Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum dihadiri oleh Gubernur, Kajati Banten, Bupati, Walikota se-Provinsi Banten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten.(anr)

 

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Transformasi Pengadaan Pemerintah di Era Digital menjadi Rumusan Visi LKPP

Depok – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengupayakan proses transformasi pengadaan yang tepat sasaran untuk mencapai sistem pengadaan yang inklusif, tata kelola pengadaan yang baik, serta ekosistem pengadaan yang sistematis. Hal ini untuk menjawab tantangan masyarakat terhadap kebutuhan interaksi sistem pengadaan dengan mesin digital serta transparansi dan akuntabilitas pengadaan.

Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo menekankan bahwa keterbatasan sumber daya tidak seharusnya mengendurkan upaya LKPP dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Selain memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, LKPP juga perlu menaruh perhatian terhadap pengembangan strategi dan pendekatan lain dalam menghadapi perubahan ”lingkungan” pengadaan.

Di sisi lain, meski telah berhasil melakukan beberapa perbaikan sistem pengadaan, seluruh elemen sumber daya di LKPP tidak boleh berhenti melakukan penyempurnaan dan mengikuti perkembangan pengadaan. Pasalnya, lanjut Ikak, strategi dan pendekatan baru yang dilakukan LKPP boleh jadi dapat memicu akselerasi perbaikan dan penyempurnaan sistem pengadaan lainnya.

”Artinya kita tidak boleh berhenti di sini dan ini menjadi tantangan teman teman semua 5 tahun ke depan dan jangan jangan yang berbeda adalah approach kita. [..] Kita harus berpikir keras tentang strategi yang harus kita lakukan agar ekspektasi stakeholder tadi bisa kita wujudkan,” kata Ikak saat menyampaikan pesan di hadapan peserta rapat koordinasi bertajuk Perencanaan Strategis 2019: Selaras dalam Harmoni Menuju Transformasi, Rabu (16/01), di Depok.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Utama LKPP Sarah Sadiqa menekankan bahwa dalam mencapai tujuan LKPP, sangat dibutuhkan kerja sama dan kesamaan tujuan dari seluruh sumber daya. Pasalnya, hal ini akan mendorong terbentuknya sistem dan suasana kerja yang saling mendukung dalam mencapai visi LKPP ke depan.

”Cobalah kita sekarang mulai berpikir menuju ke arah sana, tapi dengan tata cara kegiatan dan program yang alignment, yang bersatu, menyatukan, mencari persamaan, yang saling mendukung sehingga akan tercipta suasana dan program yang menuju tujuan yang kita mau,” ungkap Sarah.

Di sisi lain, ia menilai diperlukan pula, baik perencanaan maupun pelaksanaan, kegiatan yang lebih konkret. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin proses penyempurnaan regulasi dan kebijakan, sistem, serta proses bisnis pengadaan yang terarah dan tepat sasaran.

”Sehingga akibatnya setiap tahun kita merencanakan kegiatan dan anggaran, maka dia sudah kelihatan jalurnya lebih konkret,” pungkas Sarah.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Paket Cleaning Service Kantor

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Sekretariat Dprd Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Sekretariat Dprd Prov. Kalbar
Kategori : Jasa Lainnya
Sistem Pengadaan : Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 600.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 549.990.000,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.