Arsip Bulan: Desember 2018

Sinergi Konstruksi Indonesia untuk Merambah Pasar Internasional

Jakarta – LKPP sebagai lead negotiator untuk working group Government Procurement mengajak semua pihak untuk bersinergi menyusun langkah strategis menghadapi pembukaan akses pasar dalam skema Free Trade Agreement (FTA) pada pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan dibukanya akses pasar dalam skema FTA-GP, ini akan membuka peluang negosiasi, memperluas pasar, meningkatkan kompetisi serta efisiensi, dan mengurangi korupsi. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Industri dalam Negeri, beberapa waktu lalu di Jakarta.Deputi Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP Salusra Widya mengungkapkan sinergi dilakukan dengan melibatkan pemerintah, swasta maupun asosiasi dalam menyusun kerjasama government procurement dengan negara lain. “LKPP dalam menegosiasikan tidak akan gegabah dan akan melibatkan semua stakeholder untuk semua bersama-sama memahami seperti apa sih kondisi kita untuk menghadapi itu”, tukasnya.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Gusmelinda Rahmi menambahkan, LKPP akan menjadi lead negotiator dengan memperhatikan stakeholder yang akan di negosiasikan. Hal ini memerlukan perhatian seluruh stakeholder di dalam memajukan industri konstruksi. “IU menjadi sesuatu yang sangat penting, Wapres Jusuf Kalla sudah memberikan mandate untuk membuka akses pasar IU CEPA untuk GP tetapi memang didalam scoping struktur dan utilities yang kita fokuskan saat ini adalah konstruksi, jadi kita akan melihat infrastruktur dan utilities mana yang bisa kita buka”, katanya.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan terbukanya akses pasar dalam skema FTA-GP akan membuka peluang negosiasi, memperluas pasar, meningkatkan kompetisi serta efisiensi, dan mengurangi korupsi serta menjadi daya tarik bagi jasa kontruksi asing. Untuk itu perlu peran aktif dalam meningkatkan kekuatan pertahanan industri konstruksi tanah air di pasar nasional dan menuju pasar internasional. Syarif menyampaikan bahwa Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Regional ASEAN, sehingga sudah seharusnya pemerintah menjaga pasar agar tidak menjadi penonton di rumah sendiri. Maka peningkatan daya saing penyedia jasa konstruksi Indonesia mutlak diperlukan, baik kapasitas, kompetensi maupun produktivitasnya.

“Kita memerlukan jalan keluar dengan melihat bagaimana kesiapan serta optimalisasi kita dari segi sumber daya manusia, material, dan teknologi dalam menghadapi market akses FTA-GP. “ ujarnya

Di sisi lain, Perjanjian IU-CEPA (Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economics Partnership Agreement) akan memperbesar pasar government procurement, dimana daya saing di sektor konstruksi pertumbuhannya relatif stabil dibandingkan pertumbuhan yang lain. Ini merupakan features yang membuat negara lain tertarik untuk masuk.

Kita harus memiliki roadmap untuk mencapai level applying field yang sama, tanpa peta kita akan selamanya tidak siap, (karena) siap tidak siap akan selalu bilang tidak siap. Kita juga membutuhkan kedisiplinan dan ketekunan dalam melaksanakan policy adjustment matrix itu sendiri”, ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi.

Sementara itu, hasil survey Kesiapan Penyedia Dalam Negeri dalam Kerangka Kerjasama Internasional di Sektor Konstruksi yang dilakukan LKPP selama 2018 memperlihatkan data yang cukup menggembirakan bahwa penyedia lokal sebenarnya mempunyai peluang untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional di negara mitra.

Secara singkat dalam survey tersebut terdapat tiga temuan penting yaitu: Pertama, Tingkat kesiapan penyedia dalam negeri dalam kerangka kerjasama internasional dibidang PBJP tahun 2018 secara umum adalah sebesar 3.13%. Kedua, Terjadi kenaikan tingkat kesiapan penyedia sebesar 0.78% dibandingkan tingkat kesiapan penyedia di tahun 2017. Ketiga, Meskipun ada kenaikan tingkat kesiapan penyedia dari 2017 ke 2018 namun masih tergolong rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak agar penyedia dalam negeri dapat siap dan berpartisipasi aktif dapat menghadapi pembukaan akses pasar PBJP di dunia Internasional.

Diharapkan, pelaku usaha dalam negeri dapat berpartisipasi aktif dalam kerjasama perdagangan internasional baik secara bilateral, multilateral, maupun regional guna meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya pada sektor konstruksi. (anr)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Pengumuman Tender Cepat Dengan Pascakualifikasi Paket Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender Cepat dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Upt Panti Sosial Anak Prov Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : UPT Panti Sosial Anak Prov Kalbar
Kategori : Pengadaan Barang
Sistem Pengadaan : Tender Cepat – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 421.200.000,00 Nilai HPS : Rp. 421.194.000,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Maturitas SPIP LKPP Naik Ke Level III

Jakarta – Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah naik ke level 3 (Dengan Catatan). Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan tingkat maturitas masing-masing kementerian/lembaga/pemda mencapai level 3 (terdefinisi) dari skala 1-5 di 2019, sesuai RPJMN 2015-2019.

Inspektur LKPP Jhon Piter Situmorang mengatakan, berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan BPKP pada 18 Desember 2018 , tingkat maturitas SPIP LKPP dinilai berada di skor 3,0543,  naik dari skor 1,880 saat penilaian November 2016. “Hal ini tak lepas dari dukungan semua komponen di lingkungan LKPP.” kata Jhon.

Maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian internal, yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control. Maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi yang satuan ukurnya adalah level maturitas.

Dasar hukum penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP adalah Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016. Adapun penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur yakni Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.

Bersamaan dengan itu, sisi kababilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) LKPP juga mengalami kenaikan menjadi level 3 dengan catatan. “Naik dari sebelumnya di level 2 (dengan catatan) saat penilaian Maret 2018.” ujarnya.

Jhon menambahkan, hal ini tak lepas dari upaya LKPP dalam meningkatkan kapabilitas APIP secara mandiri yang diantaranya dengan melakukan sejumlah pembenahan. “Kami telah membangun infrstruktur berupa SOP, pedoman, kebijakan, juklak, juknis, mekanisme dan menjalankannya secara rutin, tetap dan berulang sehingga pengawasan yang dilakukan Inspektorat menghasilkan outcome yang memadai bahwa itu sudah sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat bagi LKPP.” ungkapnya.

Selanjutnya, Jhon meyakini pola ini juga dapat memberikan nilai tambah dalam mendeteksi dan mencegah tindak penyimpangan di lingkungan LKPP. “Untuk itu Inspektorat akan terus menginternalisasi dan melembagakan seluruh infrastruktur unit kami secara berkesinambungan dengan termasuk meningkatkan audit ketaatan agar tidak terjadi penyimpangan. “tutur Jhon.

Pada akhirnya, perbaikan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP diatas merupakan wujud implementasi SPIP di LKPP. (fan)

Pengumuman Tender Cepat Dengan Pascakualifikasi Paket Belanja Bahan Makan dan Minum Lansia / Klien

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender Cepat dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Upt. Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA PROV. KALBAR
Kategori : Pengadaan Barang
Sistem Pengadaan : Tender Cepat – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 894.250.000,00 Nilai HPS : Rp. 819.752.400,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Pengumuman Tender Cepat Dengan Pascakualifikasi Paket Belanja Bahan Makanan dan Minuman

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan Tender Cepat dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Upt. Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA PROV. KALBAR
Kategori : Pengadaan Barang
Sistem Pengadaan : Tender Cepat – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 693.500.000,00 Nilai HPS : Rp. 692.400.000,00
Anggaran : APBD – 2019
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.