Arsip Bulan: November 2018

Peraturan LKPP Nomor 29/2018 Atur Pemilihan Badan Usaha Proyek Solicited

LKPP menyempurnakan peraturan pemilihan badan usaha dalam konteks proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) melalui penerbitan Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui KPBU atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP GAA Diah Ambarawaty mengungkapkan bahwa penerbitan peraturan ini mempertimbangkan adanya perbedaan ataranya pelaksanaan proyek KPBU solicited  (diprakarsai pemerintah) dan unsolicited (tidak diprakarsai pemerintah).

“Selanjutnya, kami merasa masih memerlukan kajian yang sifatnya lebih mendalam terkait (peraturan pengadaan) badan penyiapan,” ujar Diah saat menjadi pemateri pada acara Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018, Senin (26/11),  di Jakarta.

Menurutnya, pemberlakuan Peraturan LKPP 29/2018 ini pun sekaligus menjadi dasar dalam pemisahan pengaturan pelaksanaan proyek KPBU. Artinya, peraturan LKPP 29/2018 menjadi rujukan dalam pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana proyek solicited, sedangkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengadaan badan usaha proyek unsolicited dan pengadaan badan penyiapan.

Diah pun mengungkapkan bahwa Peraturan LKPP 29/2018 juga mengakomodasi perubahan persyaratan kualifikasi yang lebih ringan dibandingkan dengan Perka LKPP 19/2015. Pasalnya, klausul mengenai persyaratan dalam hal kemampuan pembiayaan dan pelaksanaan tidak lagi diikat untuk pengalaman di proyek KPBU saja, melainkan telah diturunkan menjadi pengalaman dalam penyediaan infrastruktur sejenis.

Diah menyadari bahwa belum banyak badan usaha di Indonesia, terutama badan usaha lokal, yang memiliki pengalaman dalam penyediaan proyek KPBU. Dengan menurunkan persyaratan kualifikasi ini, badan usaha nasional maupun investor  memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek KPBU.

“Oleh karena itu, pagarnya ini kita turunkan yang mana kemudian ini menjadi persyaratan bahwa miliki pengalaman dan kemampuan dalam penyediaan infrastruktur sejenis. […] Jadi, kita harapkan dengan menurunkan sedikit pagar ini bisa memberikan kesempatan yang lebih luas kepada badan usaha nasional maupun investor dalam negeri,” ujarnya.

Sementara itu, penyempurnaan aturan juga dilakukan dalam hal  penetapan tahapan-tahapan pengadaan. Dalam proses penyiapan pengadaan, misalnya,  Diah mengungkapkan bahwa panitia pengadaan dapat membuat pemberitahuan informasi awal  (preliminary notice) kepada badan usaha sebelum melanjutkan tahap penyusunan jadwal  pengadaan dan rancangan pengumuman. Adapun penyempurnaan tahapan pengadaan—yang umumnya berupa penambahan tahapan—ini juga berlaku dalam proses prakualifikasi, pelelangan satu tahap, pelelangan dua tahap, maupun penunjukan langsung.

Diah pun menekankan adanya ketentuan peralihan dalam pemberlakuan beleid terbaru ini. Pelaksanaan proyek yang—tahapan prakualifikasinya telah selesai sebelum diundangkannya Peraturan Lembaga 29/2018 dan dokumen permintaan proposal (Request for Proposal (RfP)) diterbitkan sebelum, sedang berproses, atau setelah diundangkannya Peraturan  Lembaga 29/2018—mengacu sepenuhnya pada Peraturan Kepala LKPP 19/2018. Adapun proyek yang tahapan prakualifikasi masih berproses pada saat diundangkannya Peraturan LKPP 19/2018 tetap dilanjutkan dengan mengacu Perka LKPP 19/2018, tetapi pelaksanaan pemilihan atau penerbitan RfP-nya berdasar pada Peraturan LKPP 29/2018.

“Nah, untuk proyek yang pada saat diundangkan (Peraturan LKPP 29/2018) belum memulai proses PQ (praqualification) maupun penerbitan RfP, maka ini mengikuti ketentuan yang baru,” pungkas Diah. (eng)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

LKPP Dukung Peningkatan Peran UMKM

Yogyakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendukung peningkatan peluang dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini disampaikan dalam Seminar Hasil Kajian Pemetaan Komoditas Barang dari Penyedia Barang/Jasa Skala Mikro, Kecil dan Menengah, Senin (26/11) di Yogyakarta.

Kasubdit Iklim Usaha LKPP Zulhenny mengungkapkan bahwa LKPP sangat concern dalam melakukan kajian perumusan strategi pengadaan barang/jasa yang berpihak kepada usaha mikro. Jika dilihat aturan pengadaan terbaru yaitu Perpres 16/2018 pasal 4 menyatakan dengan jelas bahwa tujuan pengadaan diantaranya adalah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;  meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan menengah; serta meningkatkan pelaku usaha nasional. “ Hal ini selaras dengan salah satu amanah UU No. 20 Tahun 2008 tentang pendayagunaan UMKM. “ tukasnya.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap peran serta pelaku usaha nasional, serta untuk mengurangi terjadinya ketimpangan dan rendahnya rerata nilai paket pengadaan untuk pelaku usaha kecil, pemerintah menempuh langkah pemecahan paket yang bernilai di atas 2.5 miliar rupiah.

Lebih jauh Eiko berpandangan, pengelola pengadaan harus memperhatikan bahwa kebijakan penggabungan beberapa paket pengadaan barang memang dapat dilakukan dengan  mempertimbangkan besarnya efisiensi finansial yang diperoleh, namun juga harus mempertimbangkan manfaat ekonomis yang hilang.

“Kita juga harus memperhatikan penggabungan paket ini berapa, jangan hanya mengejar efisiensi dari harga, namun juga berapa besar potensi UMKM yang akan tersisih”, ujar pemerhati PBJ Eiko Whismulyadi.

Dalam hal ini, segenap pihak yang terlibat perlu berkomitmen dan mendukung dalam pengembangan dan pembinaan UMKM yang sesuai Perpres 16 Tahun 2018.   Selain itu, akses informasi pengadaan barang/jasa yang memadai kepada UMKM juga perlu diperhatikan, karena selama ini mereka merasa masih belum terlibat. “Ketertarikan dapat terjadi apabila adanya informasi yang paripurna, lengkap, jelas, transparan, reliable, dapat dijangkau dan mudah diakses”, lanjutnya.

Dukungan juga datang dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang melakukan reformasi total koperasi dengan tiga langkah strategis yaitu; rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan sebagai strategi dalam pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. (anr)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

LKPP Ajak Masyarakat Awasi Pengadaan

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meminta peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP telah menyediakan sarana untuk memudahkan masyarakat untuk mengawasi dan melapor jika menemukan kecurangan ataupun indikasi korupsi.

Demikian diungkapkan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Ikak Patriastomo dalam peluncuran Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Bebas Korupsi, Kamis (01/11) di Jakarta.

Ikak sepakat bahwa proses pengadaan dari awal hingga hasilnya seharusnya tidak ada yang rahasia dan dapat diakses oleh masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus mengambil peran penting bukan hanya sebagai pelapor, tetapi juga ikut membangun sistem dan mengawasi jalannya pemerintahan.

“Hari ini sudah banyak kanal yang di bangun seperti portal Lapor! dan portal Lapor Hendi. Saat ini kami perlu menggerakkan masyarakat untuk jangan segan melaporkan dan menyampaikan informasi, terlepas dari info tersebut memadai atau tidak. Kalau pengawasan tidak terjadi, maka semakin susah melakukan penindakan.” Lanjut Ikak.

Lebih lanjut ia mengatakan, biasanya proses perencanaan menjadi tahapan paling rawan dalam pengadaan barang/jasa. LKPP mencatat, tahun 2017 sudah masuk sebanyak 506 pengaduan terkait korupsi pengadaan di 146 institusi. Nilai kerugian mencapai Rp7,5 triliun. “Memang pencegahan korupsi harus dari awal, mulai dari perencanaan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana. Menurut data KPK, tren korupsi saat ini bergeser ke perencanaan. Sebelum reformasi, modus penyelewengan yang dilakukan sebagian besar berada di tahap pelaksanaan, seperti manipulasi jumlah barang dan spesifikasi sehingga tidak sesuai. “Namun kini, modus terjadi di tahap perencanaan. KPK mendorong pemerintah pusat maupun daerah melakukan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang jasa untuk menjadi satu siklus sinkronisasi di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. “ kata Wawan.

Di sisi lain, Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto menyatakan, pemerintah juga perlu meningkatkan integritas agar masyarakat percaya terhadap pemerintah. Ia menyebut perlunya gerakan masyarakat, pemerintah dan swasta. “Namun awalnya harus ada trust pada pemerintah dan hal tersebut bukan hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus bersih, transparan, juga membuka pelayanan tanpa sekat, sehingga masyarakat dapat mengadukan persoalan yang terjadi di lingkungan.” Ungkapnya.

Peserta yang datang dari berbagai kalangan sangat antusias mengikuti talkshow yang diselenggarakan oleh LKPP. Banyak pertanyaan dan diskusi yang disampaikan oleh para peserta kepada narasumber. Diharapkan nantinya seluruh elemen masyarakat dapat turut serta bersama-sama mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah agar bersih bebas dari korupsi.

Peluncuran Koalisi Masyarakat Sipil, Kawal Pengadaan Bebas Korupsi juga menghadirkan Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, Sekjen Tranparency International Indonesia Dadang Trisasongko, Walikota Semarang Hendrar Pribadi, Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. (anr/pdl)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Lima Daerah Siap Kembangkan Katalog Lokal

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui kerja sama  dengan  Pemerintah Provinsi  Aceh, Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Sidoarjo.

Komitmen kepala daerah dalam program pengembangan e-katalog lokal ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala LKPP dan kelima kepala daerah yaitu Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Walikota Padang Mahyeldi, Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan serta Bupati Sidoarjo Saiful Ilah , Jumat (25/10), di Aula Serba Guna, Gedung LKPP di Jakarta.

E-katalog lokal merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan suatu barang/jasa dari berbagai penyedia, yang disusun, dikelola dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah.  Katalog lokal merupakan bagian dari sistem e-katalog LKPP yang memuat katalog nasional, sektoral dan lokal.

Lambat laun, katalog akan menggantikan tender sebagai primadona pengadaan karena keunggulannya yang lebih cepat, mudah dan akuntabel. “Dahulu tender merupakan primadona pengadaan yang seolah-olah apabila pengadaan sudah di tender artinya sudah berada di puncak prestasi. Padahal, tender itu rumit, memakan waktu, tenaga, dan biaya.” katanya

Maka dari itu, Agus mengharapkan keterlibatan dan kerja sama dengan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.  “Di Negara maju, sifat akuntabel telah berubah menjadi kepercayaan (trusted) yang memiliki arti lebih luas. Tantangan bagi kita adalah mewujudkannya, sebab jika kepercayaan itu tergerus akan sulit untuk memperbaikinya.” tukasnya.

Di sisi lain, Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Soni Sumarsono berharap, melalui kerjasama ini pengadaan yang dilaksanakan semakin banyak, daerah semakin bagus, inovasi semakin berkembang, dan otonomi daerah dapat semakin berjalan dengan baik.

Untuk itu, LKPP mendorong agar pengelolaan katalog lokal dilakukan dalam unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) yang didalamnya diisi oleh pengelola pengadaan yang profesional, kompeten serta berintegritas.

UKPBJ Syarat Utama Untuk Katalog Lokal

Setidaknya ada tiga prasyarat bagi pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan katalog lokal. Pertama,  harus diselenggarakan oleh UKPBJ yang permanen dan sudah mandiri. Kedua, UKPBJ tersebut mendapatkan perlindungan political will yang kuat dari pimpinan daerahnya. Dan terakhir adalah mencari komoditasnya yang paling cocok yang sifatnya lokal.

Melalui penerapan e-katalog lokal, UKPBJ di daerah akan dilibatkan langsung dalam proses katalogisasi. Produk dan komoditas yang dikatalogkan meliputi produk-produk di daerah, termasuk produk-produk UMKM yang terstandar dan memenuhi persyaratan.

Diharapkan pengembangan katalog lokal di kelima daerah ini dapat memacu tumbuh kembang iklim usaha dan memperkuat basis pasar pengadaan di daerah secara berkesinambungan.

Nantinya akan banyak komoditas lokal yang tercantum dalam sistem katalog lokal dan dapat dibeli oleh pemerintah daerah lainnya sehingga  berdampak dalam peningkatkan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan dengan upaya LKPP dalam membangun e-marketplace pengadaan barang/jasa pemerintah.

Saat ini sudah ada 11 pemerintah daerah yang mengelola katalog daerah dengan beragam produk dan komoditas yang dijual.  Adapun total total keseluruhan produk yang telah ditayangkan  dalam katalog LKPP berjumlah lebih dari 147 ribu produk dengan nilai transaksi tahun ini sebesar 44,6 triliun hingga  akhir Oktober 2018.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/

Pemerintah Siap Bersinergi dalam Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

Sudah saatnya sektor pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) dengan mendasarkan pada konsep value for money yang pada ujungnya memenuhi 3 (tiga) kepentingan yaitu, kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terkait hal tersebut, LKPP bersama pemangku kepentingan melakukan kajian regulasi dan kebijakan terhadap tingkat kematangan penerapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan di Indonesia dalam berbagai aspek melalui Seminar Hasil Kajian Sustainable Public Procurement pada (12/11) di Jakarta.Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP – Gusmelinda Rahmi, Pakar Pengadaan Publik – Jamaluddin Abubakar, Ketua Umum Asosiasi Green Product Council Indonesia (GPCI) – Hendrata Atmoko, beserta perwakilan dari asosiasi dan kementerian/lembaga lainnya.Untuk mempersiapkan pengadaan berkelanjutan, struktur industri harus berdiri dengan baik. Hal itu juga harus ditopang dengan sinergi antar pihak, yaitu antara asosiasi dengan kementerian/lembaga serta antara sesama kementerian/lembaga. Demi persiapan tersebut butuh penyamaan persepsi guna meminimalkan kemungkinan asymmetric information antara pemerintah dengan sektor swasta, dan antar swasta itu sendiri.

Demi mendorong terciptanya nilai environmental sustainability dalam prinsip value for money, LKPP memiliki peran penting untuk memberikan edukasi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini didukung oleh pernyataan Gusmelinda mengenai pentingnya implementasi public procurement yang ramah lingkungan, “….dalam pengadaan barang/jasa, nilai sebuah barang tidak hanya memberikan manfaat kepada pembeli, tetapi juga mampu memberikan dampak bagi Negara. Dimana persaingan usahanya sehat, lingkungannya terjaga, sosial juga menjadi lebih baik, jadi ada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang perlu diperhatikan. Nilai pengadaan semata-mata tidak dilihat dari harga, tetapi dari dampak yang ditimbulkan dari itu” tukasnya.

Dukungan dan koordinasi antar pemerintah dalam menyukseskan pengadaan berkelanjutan sangat krusial karena landasan paradigmanya sudah berubah dari efisien dengan mendapatkan harga termurah menjadi sustainable. “….kesiapan pemerintah dalam membeli barang/jasa yang sustainable bukan hanya sekedar murah, sehingga (jika dihitung) biaya totalnya lebih efisien daripada purchasing pricenya. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan seluruh kementerian/lembaga yang dituangkan dalam satu kesatuan peraturan rumpun Sustainable Public Procurement” tutur Jamaluddin.

Guna mendukung berlangsungnya pengadaan barang/jasa berkelanjutan, Ketua Umum asosiasi GPCI, Hendrata Atmoko mengaku siap mengawal pengadaan barang/jasa berkelanjutan khususnya di dalam dampak sosial ekonomi, “….diharapkan agar penggunaan produk ramah lingkungan ini menjadi mandatory bukan hanya sekedar voluntary. Dimulai dengan sistem awal menerbitkan green label sehingga dampak sosial ekonomi pengadaan barang/jasa nuansa budget beli asal murah yang tidak dipikirkan dampak berikutnya, tidak akan terjadi kembali” ungkapnya.

Hal ini memerlukan kontribusi besar dari kita dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi Sustainable Public Procurement sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lainnya. (anr)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/