Arsip Bulan: Oktober 2017

Pengumuman Lelang Sederhana Dengan Pascakualifikasi Paket Perbekalan Transmigrasi

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 akan melaksanakan Lelang Sederhana dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar
Kategori : Jasa Lainnya
Jenis Lelang : e-Lelang Sederhana
Metode : Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 782375000 Nilai HPS : Rp. 528811000
Anggaran : APBN – 2017
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Pengumuman Lelang Sederhana Dengan Pascakualifikasi Paket Pengadaan Jadup Non Beras

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 akan melaksanakan Lelang Sederhana dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar
Kategori : Pengadaan Barang
Jenis Lelang : e-Lelang Sederhana
Metode : Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 522500000 Nilai HPS : Rp. 347094000
Anggaran : APBN – 2017
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Target Tahun 2023, Semua Pokja Pengadaan Sudah Fungsional Dan Bersertifikat Kompetensi

http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_BhrmOqouBmRFopXlUCgeDywYKmrdUgjk.jpg

Yogyakarta- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa (JFPPBJ) menargetkan tahun 2023 seluruh anggota dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sudah menjadi pejabat fungsional dan bersertifikat kompetensi. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan profesionalisme pejabat fungsional pengelola pengadaan dalam draft revisi Perpres 54/2010, dimana akan ada perluasan tugas dan fungsi kelembagaan dan SDM pengadaan.

Dengan adanya perluasan tugas dan fungsi tersebut, keahlian pejabat fungsional pengelola pengadaan dibutuhkan dalam proses perencanaan, persiapan pengadaan dan pelaksanaan kontrak, meskipun secara tidak langsung ikut dalam proses pengambilan keputusan. Usulan draft perubahan Perpres 54/2010 diharapkan menjadi peluang yang sangat baik bagi pejabat fungsional pengelola pengadaan dalam rangka perolehan angka kredit.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Dharma Nursani dalam Forum Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Rabu (18/10) di Yogyakarta mengatakan, LKPP akan melakukan beberapa cara untuk pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan pejabat fungsional pengelola pengadaan.

Salah satunya yaitu, LKPP menilai perlu adanya tim penilai angka kredit di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tim ini dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang bertugas menilai prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Susunan anggotanya terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasa, unit kepegawaian, dan pejabat fungsional pengadaan barang/jasa.

Dharma juga menyampaikan agar unit pembina kepegawaian menggunakan kesempatan inpassing yang berlangsung hingga Desember 2018 dengan sebaik-baiknya. Instansi pemerintah diharapkan dapat melakukan penghitungan beban kerja pengadaan barang/jasa di unit kerjanya masing-masing sehingga mendapatkan jumlah kebutuhan formasi JF PPBJ per-jenjang jabatan.

“Setelah dihitung (beban kerja), lalu di analisa formasinya melalui aplikasi e-formasi yang dimiliki oleh KemenpanRB. Selanjutnya, instansi pemerintah dapat mengajukan usulan uji kompetensi. Setelah memperoleh sertifikat lulus uji kompetensi, instansi pemerintah dipersilahkan melakukan pengangkatan ke dalam JFPBJ melalui SK penyesuaian/ inpassing.” Terang Dharma.

Untuk memenuhi kebutuhan diklat pembentukan dan penjenjangan jabfung tingkat pertama, muda, madya serta uji kompetensi jabatan PPBJ, perlu ada kerja sama antara LKPP dengan instansi pengguna JFPPBJ. Selain itu, akan ada Diklat Okupansi bagi PA/KPA, PPK, POKJA ULP dan PPHP. Kurikulum diklat dan materi uji kompetensi JFPBJ disusun berdasarkan skema kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia PBJ 2016. “Jika belum ada jabfungnya ,jangan dulu membuat diklat penjenjangan jabfung, namun terlebih dahulu harus membuat diklat pembentukan”, tukas Dharma.

Pengumuman Lelang Sederhana Dengan Pascakualifikasi Paket Pengadaan Benih Karet Siap tanam 525 Btg/Ha (100 Ha) kabupaten Sintang

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 akan melaksanakan Lelang Sederhana dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Perkebunan Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Perkebunan Prov. Kalbar
Kategori : Pengadaan Barang
Jenis Lelang : e-Lelang Sederhana
Metode : Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 472500000 Nilai HPS : Rp. 467775000
Anggaran : APBNP – 2017
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.

Pengumuman Lelang Sederhana Dengan Pascakualifikasi Paket Pengadaan Benih Karet Siap tanam 525 Btg/Ha (100 Ha) kabupaten Kayong utara

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 akan melaksanakan Lelang Sederhana dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Dinas Perkebunan Prov. Kalbar dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Satuan Kerja : Dinas Perkebunan Prov. Kalbar
Kategori : Pengadaan Barang
Jenis Lelang : e-Lelang Sederhana
Metode : Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur
Nilai Pagu : Rp. 472500000 Nilai HPS : Rp. 472395000
Anggaran : APBNP – 2017
Sumber : http://lpse.kalbarprov.go.id/

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat pada website : www.lpse.kalbarprov.go.id.