Kategori: Berita

SIARAN PERS LKPP: RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengadakan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (Rakor ULP) bertajuk “ULP Permanen Struktural sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Kamis (13/07), di Surabaya. Rakor ULP ini merupakan forum resmi bagi insan pengadaan di lingkungan kementerian dan lembaga untuk berbagi informasi, melakukan penyamaan persepsi, dan berbagi pengalaman dalam pembentukan ULP yang permanen dan struktural.

Sejalan dengan reformasi pengadaan yang tengah dilakukan LKPP, pengembangan kelembagaan dan organisasi di bidang pengadaan, berupa pembentukan ULP yang permanen dan struktural telah memberikan dampak yang signifikan terhadap independensi pelaksanaan pengadaan.Pasalnya, pembentukan ULP yang permanen dan struktural berimplikasi terhadap pemenuhan dan penempatan SDM yang profesional dan berintegritas.

Di samping itu,pengembangan ULP yang struktural dan permanen pun meningkatkan persentase penerapan end to end dalam proses pengadaan.Hal ini berarti proses pengadaan dilakukan melalui proses perencanaan yang matang hingga pemanfaatan aset.

Berdasarkan data yang dihimpun LKPP—dari 83 ULP yang tersebar di lingkungan kementerian dan lembaga(K/L)— 22 K/L yang memiliki ULP permanen melekat, sementara itu, 61 ULP berbentuk adhoc.

Untuk mencapai sasaran pengembangan ULP sebagai “Centers for Procurement Excellence”, pada 2016 lalu, ULP Kementerian Keuangan dan beberapa ULP lain juga telah menandatangani MoU untuk berpartisipasi sebagai ULP percontohan dalam Proyek Modernisasi Pengadaan.Di samping itu, LKPP pun telah menetapkan empat unsur organisasi sebagai fokus pengembangan ULP yang mencakup, unsur manajemen, institusi, SDM, dan operasional.

“Sebagai Pusat Pengadaan Unggulan, minimal terjadi proses internalisasi, baik pengetahuan, kecakapan, sikap kerja, dan sebagainya. Kemudian setelah terjadi proses internalisasi, juga ada keberlanjutan: diteruskan sendiri. Yang ketiga menularkan, tidak hanya dimanfaatkan oleh unitnya sendiri tidak hanya di daerahnya sendiri, tapi mengajak serta kementerian lembaga atau daerah lain untuk turut serta,” ujar Kepala LKPP Agus Prabowo.

Pentingnya penguatan kelembagaan ULP dalam melayani kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah, erat kaitannya dengan efisiensi belanja negara untuk mendukung pelaksanaan pengadaan sehingga belanja publik yang efektif dan efisien dapat terwujud.

An Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi

dan Kepegawaian

Kepala Bagian Sistem Informasi

TTD

Selamet Budiharto

SIARAN PERS ULP

Berita Asli

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2016

Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2016.pdf

Sumber : http://www.lkpp.go.id/

Kegiatan Kemitraan LKPP dengan APIP dalam Bentuk Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah T.A 2017

Kegiatan Kemitraan LKPP dengan APIP dalam Bentuk Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah T.A 2017

Kegiatan Kemitraan LKPP dengan APIP dalam Bentuk Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah T.A 2017

Selengkapnya : http://bit.ly/2gTVZ1b

Empat Pemerintah Daerah Implementasikan E-Katalog Lokal

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui kerja sama  dengan  Pemerintah Provinsi  Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Komitmen kepala daerah dalam program pengembangan e-katalog lokal ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman antara LKPP dan keempat kepala daerah, Jumat (16/12), di Jakarta.

Pengembangan e-katalog lokal di keempat daerah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan, mendorong terbentuknya harga pasar yang lebih kompetitif, serta meminimalisasi disparitas harga akibat biaya pengiriman. Selain itu, e-katalog daerah juga dapat memacu tumbuh kembang iklim usaha dan memperkuat basis pasar pengadaan di daerah  secara berkesinambungan.

LKPP Integrasikan Layanan SDM Pengadaan

LKPP Integrasikan Layanan SDM Pengadaan

LKPP Integrasikan Layanan SDM Pengadaan

Jakarta – Dalam waktu dekat ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan inovasi baru sebagai wadah atau tempat bertemunya peran/aktor pelaku pengadaan melalui sistem terintegrasi portal Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ (PPSDM).

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Dharma Nursani dalam softlaunching portal PPSDM, Rabu (07/12) di Gedung LKPP di Jakarta mengatakan, langkah ini didasari oleh kebijakan Rencana Strategis LKPP Tahun 2015-2019. Disebutkan, arah kebijakan dan pengembangan sistem PBJP adalah peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam PBJP.

Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan SDM yang profesional. Kebijakan inilah yang menjadikan slogan ‘Terwujudnya SDM Pengadaan yang Profesional dan Kelembagaan Pengadaan yang Optimal’ pada tampilan utama Portal PPSDM.