Arsip Bulan: November 2017

Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Buku Koleksi Referensi Unit Pelayanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat

UNDANGAN referensi 435 upload.pdf

Undangan Negosiasi PAKET 443, Penyusunan Database Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan, Kota Pontianak dan Kota Singkawang

Undangan Negosiasi SS 443.pdf

Undangan Negosiasi PAKET 444, Perencanaan Pengembagan Infrastruktur Kawasan Permukiman pada Kawasan Pedesaan Potensial, Desa tertinggal dan pulau kecil, Kabupaten Landak

15. Undangan Negosiasi SS 444.pdf

Permudah Proses Pengadaan, Blangko KTP Elektronik Masuk e-Katalog Sektoral

Permudah Proses Pengadaan, Blangko KTP Elektronik Masuk e-Katalog Sektoral

Kementerian Dalam Negeri mantap menggunakan e-katalog sektoral LKPP untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan blangko KTP elektronik. Pasalnya, e-katalog dinilai mampu memberikan nilai lebih, berupa informasi spesifikasi dan harga yang jelas, memangkas waktu dan menyederhanakan proses pengadaan, hingga kemudahan dalam bertransaksi dengan tetap menjunjung akuntabilitas

Adapun blangko KTP elektronik resmi menjadi produk baru sekaligus menjadi produk yang pertama ditayangkan di e-katalog sektoral LKPP. Dengan penayangan blangko e-KTP ini, pemerintah dapat langsung bertransaksi dan melakukan pengadaan secara e-purchasing.

Dari catatan LKPP, katalogisasi blangko elektronik memberikan dampak positif terhadap penentuan besaran harga yang disepakati oleh penyedia. Kelompok kerja ULP Kemendagri berhasil menekan harga per keping blangko KTP elektronik dengan nilai yang disepakati sebesar Rp9548. Hasil kesepakatan harga ini masih lebih rendah dibandingkan hasil lelang blangko KTP elektronik pada 2017 sebelumnya yang sebesar Rp9.900.

Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan yang tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Sarah Sadiqa pun menyampaikan kembali pesan Agus Prabowo untuk mendokumentasikan seluruh tahapan pengadaan blangko e-KTP, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan untuk mengakomodasi keperluan auditor dalam melakukan pemeriksaan.

”Kita—sebagai sesama orang pengadaan—saling mengingatkan bahwa mohon semua dokumentasinya (disimpan) yang rapi, yang mudah diakses sehingga nanti teman-teman pemeriksa mudah juga untuk memeriksanya,” ujar Sarah di sela-sela acara “Penandatanganan Kontrak Katalog Pengadaan Blangko KTP Elektronik” yang diadakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Selasa (14/11), di Jakarta.

Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Buku Koleksi Khusus Perpustakaan

Unit Pelayanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat

UNDANGAN khusus 439 upload.pdf