LPSE Dorong Pembangunan Yang Berkualitas

SIARAN PERS

LPSE DORONG PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKUALITAS

Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintah melalui LKPP telah melakukan beberapa upaya reformasi diantaranya dengan mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik yang difasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sejak diinisiasi tahun 2008, LPSE berkembang dari hanya 5 menjadi 644 LPSE yang tersebar di seluruh Indonesia. Unit kerja ini telah mencatatkan transaksi pengadaan secara elektronik sebesar Rp. 1.436 triliun dengan nilai efisiensi Rp. 112 triliun sampaitahunberjalan2016.

Selain itu, pemanfaatan LPSE oleh K/L/D/I yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki peran penting sebagai motor penggerak pelaksanaan e-government nasional. Pemanfaatan LPSE secara konkret telah menginspirasi pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi di bidang pengadaan melalui pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur yang tersedia. Seluruh usaha ini tentunya akan berimplikasi secara konstruktif menciptakan ekosistem pengadaan yang kondusif.

Meski demikian, LPSE juga menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, terutama jaminan fungsi kelembagaan LPSE, kapasitas sumber daya dan infrastruktur yang terbatas, serta keamanan informasi yang harus dijaga.

Untuk itu, LKPP menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional LPSE 2016 pada tanggal 3 November 2016 dengan mengambil tema “Penguatan Peran Serta LPSE dalam Pembangunan Nasional” di Balai Kartini, Jakarta.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan standar sistem manajemen pengamanan informasi LPSE, di antaranya melalui penambahan fitur, peningkatan kapasitas server, hingga peningkatan keamanan informasi. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan praktik pengadaan secara elektronik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, Rakernas LPSE menjadi tempat bertukar informasi dan mendorong terealisasinya pelaksanaan konsolidasi LPSE sebagai upaya peningkatan peran serta LPSE dalam mendukung pembangunan nasional yang berkualitas.

Kegiatan ini juga akan diisi dengan pengenalan aplikasi terbaru untuk pengadaan secara elektronik berupa:

  1. SistemRencanaUmumPengadaan v.2,
  2. Portal inaproc.id,
  3. E-reverse auction,
  4. Competitive Catalogue,
  5. KatalogLokal,
  6. SPSE-ICB.

Penyelenggaraan Rakernas LPSE 2016 akan dihadiri sekitar 1400 peserta, terdiri dari pimpinan K/L/D/I, LPSE, dan para pemerhati pengadaan barang/jasa pemerintah (Asian Develompment Bank, Millennium Challenge Account Indonesia, Indonesia Procurement Watch, Indonesia Corruption Watch, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan sebagainya).

Sejumlah narasumber juga turut hadir dalamd iskusi panel yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo pada sesi pagi.

Sesi siang menghadirkan diskusi panel pemerintah daerah antara lain, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau dan Gubernur Kalimantan Utara, sebagai representasi pengembangan LPSE di daerah, terkait dengan kelembagaan, keamanan informasi dan peningkatan kapasitas LPSE.

Dalam kesempatan ini, LKPP juga akan menyerahkan  penganugerahan penghargaan kepada sejumlah LPSE yang berkontribusi dalam menciptakan inovasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran terhadap pembangunan yang berkualitas.

KepalaBagian Hukum dan Humas

Ttd

Andi Susanto

=======================================================

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 memiliki fungsi yang salah satunya menetapkan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi, diantaranya adalah SPSE, e-katalog, e-purchasing dan e-monev.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik). Pada proses pengadaan, LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP.

[Siaran Pers] LPSE Dorong Pembangunan Yang Berkualitas.PDF

Sumber : http://www.lkpp.go.id/