Arsip Bulan: November 2016

LKPP Dengan LPJK Jalin Kerjasama Integrasi Data di Aplikasi SIKaP

LKPP Dengan LPJK Jalin Kerjasama Integrasi Data di Aplikasi SIKaP

LKPP Dengan LPJK Jalin Kerjasama Integrasi Data di Aplikasi SIKaP

Jakarta – Jumat (25/11) bertempat di Aula Serbaguna Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Lembaga Pengembangan Jasa Kontsruksi (LPJK) Nasional melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Tentang Integrasi Data Badan Usaha, Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

Penandatangan MOU ini dilakukan antara Kepala LKPP, Agus Prabowo dengan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, Bapak Tri Widjajanto, Yang disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi, Sarah Sadiqa serta para Pejabat dari lingkungan LPJK.

Surat Edaran Nomor 13/2017 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2017

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth. :

  1. Para Menteri Kabinet Kerja;
  2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
  3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
  4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  5. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
  6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  8. Para Gubernur; dan
  9. Para Bupati/Walikota.

Di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pasal 112 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
  2. Instruksi Nomor 2 dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menginstruksikan kepadaMenteri/PimpinanLembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
  3. Untuk mempermudah pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan, LKPP telah mengembangkan Aplikasi SiRUP versi 2.0 dengan menu yang lebih mudah digunakan, akses yang lebih cepat dan tampilan yang mempermudah pencarian peluang usaha bagi penyedia.
  4. Pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui Aplikasi SiRUP versi 2.0 dapat memanfaatkan softfile data RKA dengan cara mengunggah ke dalam Aplikasi SIRUP versi 2.0 sehingga mempermudah pengisian formulir RUP dan menjadikan data lebih akurat. Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan akses untuk mengumumkan Rencana Umum  Pengadaan.
  5. K/L/D/I yang sudah melakukan integrasi Aplikasi Perencanaan atau Aplikasi Anggaran dengan Aplikasi SiRUP diharapkan segera melakukan penyesuaian metode integrasi untuk menjaga kelancaran transfer data.
  6. Rencana Umum  Pengadaan yang diumumkan melalui Aplikasi SiRUP  juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan sebagai referensi data pada mekanisme pelaporan pengadaan barang/jasa dalam Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SismonTEPRA).

Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai cara penggunaan Aplikasi SiRUP versi 2.0,K/L/D/I dapat mengunduh petunjuk penggunaan melalui alamat https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/unduh atau dapat menghubungi Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan melalui email : pmep@lkpp.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala,
Ttd
Agus Prabowo

Tembusan :

  1. Presiden Republik Indonesia.
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
  3. Ketua TEPRA.

Lampiran : SE Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2017.pdf

Sumber : http://www.lkpp.go.id/

Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia

Pengumuman Pemenang.pdf

Gangguan Teknis Aplikasi Sismontepra

Gangguan Teknis Aplikasi Sismontepra

Gangguan Teknis Aplikasi Sismontepra

Sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada aplikasi Sismontepra (monev.lkpp.go.id) , kami informasikan kepada seluruh Admin PPE LPSE untuk melakukan validasi serta pembaharuan akun Admin PA/KPA yang telah dibuat sebelumnya dengan cara login ke dalam aplikasi Sismontepra. Apabila menemukan kendala dalam melakukan proses login atau terkait permasalahan teknis lainnya, mohon untuk dapat disampaikan kepada Direktorat Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pengadaan melalui email ke pmep@lkpp.go.id atau tepra@lkpp.go.id serta dapat disampaikan melalui  telepon 021-2991 2450 ext 0618, 0620, 0621.

Demikian informasi ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sumber : https://eproc.lkpp.go.id/

LKPP Ajukan Alternatif Pengadaan Obat

LKPP Ajukan Alternatif Pengadaan Obat

LKPP Ajukan Alternatif Pengadaan Obat

Jakarta – Kementerian Kesehatan mewacanakan perpanjangan kontrak katalog obat sebagai alternatif dalam penyiapan, perencanaan produksi, dan pemenuhan obat-obatan nasional pada tahun anggaran 2017. Wacana ini diusulkan menyusul langkah Kementerian Kesehatan dalam memberikan kepastian pasokan obat nasional.

Menanggapi wacana tersebut, Kepala LKPP Agus Prabowo menjelaskan bahwa perpanjangan dan pemberlakuan kontrak katalog dengan tenor hingga 2-3 tahun dapat saja diterapkan. Namun, lanjut Agus, hal ini akan berimplikasi pada penawaran penyedia yang ditetapkan lebih tinggi. Hal ini merujuk pada langkah antisipasi mereka akan potensi kenaikan harga bahan baku dan tingkat inflasi. ”Ini bisa, Bu, secara pengadaan. Ini bisa, tetapi yang harus kita perhitungkan adalah risiko penawarannya. Sebab, kalau masa kontrak diperpanjang, penawaran mereka pasti hedging dan risikonya harganya akan lebih mahal,” terang Agus.

Untuk itu, Agus mengusulkan diterapkannya mekanisme pasar terbuka untuk komoditas obat. mekanisme pasar terbuka bagi produsen obat, menurutnya, dapat memberikan alternatif dalam memperluas ketersediaan dan memperkuat rantai pasok pemasaran obat. ”Apa yang dibuka? Kapasitasnya, harganya, maupun delivery sistem-nya,” ujar Agus. Artinya, produsen obat dituntut untuk mencantumkan kemampuan produksinya dan bebas menetapkan harga jual produknya.