LKPP Gelar Rakor ULP di Yogyakarta

LKPP Gelar Rakor ULP di Yogyakarta

LKPP Gelar Rakor ULP di Yogyakarta

Yogyakarta – LKPP menggelar Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan tahun 2016 pada (31/5). Dibuka dengan tari Gebyar Batik, Rakor ULP kali ini mengambil tema “Bentuk dan Jumlah ULP yang Ideal di Kementerian/Lembaga/Instansi dan diikuti oleh sekitar 160-an orang peserta dari kementerian/lembaga.

Dalam sambutannya, Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Dharma Nursani mengemukakan bahwa fokus utama dalam rapat koordinasi kali ini adalah mengenai organisasi dan legalitas, serta pengembangan jumlah dan bentuk unit layanan pengadaan di kementerian/lembaga.

Secara keseluruhan, jumlah unit layanan pengadaan yang belum permanen masih terbilang banyak. Dari 83 ULP kementerian/lembaga yang terbentuk, 18 diantaranya sudah berbentuk permanen, dan sisanya, 65 ULP masih berbentuk adhoc, dengan personil paruh waktu. Harapannya, terbangun ULP permanen dengan sumber daya manusia penuh waktu.

Kedepan, ULP diharapkan menjadi center of excellence pengadaan barang/jasa pemerintah. ULP selain melakukan proses pelelangan juga bisa membantu pelaksanaan PBJ di tempat-tempat lain, seperti proses pra-katalog.

Pengadaan saat ini sudah menjadi profit center, dan dalam semua bidang pengadaan, perencanaan menjadi satu proses penting. “Ketika perencanaan ada ditangan seorang ahli pengadaan maka profit center ada di situ. Purchasing hanya bagian ujung dari rantai yang kita siapkan sebelumnya, mulai dari perencanaan,” papar Dharma.

Dengan harapan nantinya akan diimbangi tunjangan fungsional yang lebih besar dari tunjangan kinerja yang diterima saat ini. LKPP telah berupaya mendorong KemenPANRB dalam memperjelas dan mempermudah prosedur pembentukan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah (ULP).

Presiden mengamanatkan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah lebih mudah dengan ditopang penggunaan e-procurement. Sejalan dengan itu, arah dan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan melalui pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan secara profesional. Dalam proses percepatan pengadaan, integritas juga merupakan suatu keharusan dan harus tetap dijaga.

Ada empat pilar dalam reformasi pengadaan barang/jasa, yaitu regulasi, kelembagaan sumber daya manusia, market operation, dan integritas. Pembentukan ULP permanen dengan personil pengelola pengadaan penuh waktu, merupakan fokus dari pilar kedua yang masih terus diperjuangkan. Diharapkan, melalui ULP permanen, para personel pengadaan dapat mengembangkan karir dengan baik.

***

Dalam sesi Sharing,  Murdi Santoso dari ULP Kementerian Perdagangan bercerita mengenai transisi menjadi ULP Permanen. Dibentuk secara adhoc tahun 2010 kemudian menjadi permanen melekat pada tahun 2013. Pada awalnya, seluruh proses pengadaan dilakukan secara manual, namun mereka menyepakati bahwa lelang yang tidak melalui ULP dianggap ilegal. Selain itu mereka juga sudah menerapkan pelelangan dengan sistem elektronik.

“Sejak 2013, kami sudah full LPSE, dokumen sudah melalui SPSE, semuanya serba elektronik, jadi kita tidak ketemu lagi dengan vendor dan ini berjalan lancar sekali,” tambah Murdi.

ULP Kementerian Perdagangan melaksanakan manajemen risiko dengan melakukan verifikasi dan survey penyedia, untuk mencegah adanya pemenang lelang yang ternyata perusahaan fiktif. (frz)

Meteri dan Foto Bersama Rakor ULP Yogyakarta.zip

Sumber : http://www.lkpp.go.id/