Lakukan Reformasi Anggaran, Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Pelayanan Publik

Lakukan Reformasi Anggaran, Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Pelayanan Publik

Lakukan Reformasi Anggaran, Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Pelayanan Publik

Yogyakarta – Pengelolaan anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, terus dievaluasi menyusul program reformasi dan restrukturisasi anggaran yang dilakukan pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia—melalui arahan Presiden Joko Widodo—saat ini tengah  mengupayakan pengelolaan alokasi anggaran yang tepat sasaran dalam merealisasikan reformasi anggaran.

Dengan mengacu pada paradigma money follow program, menurutnya, penyaluran anggaran pemerintah akan lebih didorong untuk pembiayaan program-program prioritas, seperti peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, program reformasi anggaran juga perlu didukung melalui penerapan penghematan anggaran, misalnya pelaksanaan belanja yang efektif dan efisien serta restrukturisasi nomenklatur. “Sehingga ada upaya inovasi bahwa ini tahun percepatan, tahun terobosan, tahun kinerja, (dan) tahun kerja,” ujar Mardiasmo.

Menilik pada beberapa sampel data anggaran belanja pemerintah daerah, alokasi APBD memang cenderung telah memenuhi  angka kecukupan untuk layanan kebutuhan dasar, yang meliputi  20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan.

Namun, pada praktiknya persentase angka riil yang langsung dirasakan masyarakat, misalnya pada alokasi anggaran pendidikan, justru masih lebih kecil dibandingkan dengan belanja gaji dan tunjangan. Artinya, pemberian pelayanan publik masih perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah.

“Kita tidak hanya reformasi anggaran, tidak hanya reformasi APBD, tapi revolusi APBD. Sekarang dasarnya kita revolusi; mengubah cara pandang kita. Anggaran itu betul-betul harus berorientasi kepada rakyat, berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Mardiasmo dalam acara Focus Group Discussion TEPRA di Hotel Royal Ambarrukmo, Jumat (18/03).

Sementara itu,  Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Agustina Murbaningsih, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga untuk menerapkan belanja yang berkualitas, terutama untuk peningkatan layanan publik. “Beliau (Presiden) sudah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar belanja yang ada di DIPA itu lebih banyak (diperuntukkan) belanja ke masyarakat bukan untuk diri (pemerintah) sendiri,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Agustina, Presiden juga mengharapkan agar belanja pemerintah dapat memberikan “multiplier effect” pada perekonomian domestik. Salah satu strateginya adalah dengan menerapkan model perencanaan berupa pembelian  produk dalam negeri.  Selain memberikan penguatan pada pasar domestik, pembelian produk dalam negeri juga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

“Jadi, pada saat belanja pemerintah itu direncanakan—pada saat pembuatan KAK dan untuk nantinya SIRUP-nya—itu sudah memang direncanakan untuk membeli produk dalam negeri (local content),” lanjut Agustina.

Oleh sebab  itu, Presiden—dalam arahannya—memberikan rekomendasi berupa pencantuman informasi TKDN dalam e-katalog LKPP.  Hal ini termasuk pencantuman informasi status produk , meliputi produk dalam negeri atau produk impor. ”Mungkin nanti—kita di TEPRA—kita ulang untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas e-katalog. Selain yang e-katalog lokal, (LKPP) juga menambahkan (informasi) TKDN dan (status) produk dalam negeri,” ujar Agustina.

Menyongsong program revolusi anggaran, Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan bahwa saat ini LKPP telah berhasil mengkatalogkan 41 ribu produk untuk mendukung belanja pemerintah yang efektif dan efisien.

Selain dapat mengurai lelang pemerintah yang cenderung berisiko, belanja melalui e-katalog dapat menghemat anggaran pemerintah.

”Jadi  kalau terkait dengan item ini, mereknya sudah tercantum di situ, spesifikasinya sudah tercantum di situ, pihak penjualnya sudah tercantum di situ, harganya sudah tercantum di situ. Ini sudah berupa pasar pengadaan sendiri sehingga tinggal langsung ditunjuk saja tanpa lelang,” pungkasnya. (eng)

Sumber : http://www.lkpp.go.id/